BORNEONEWS, Muara Teweh - Peningkatan kasus Covid-19 di India menjadi perhatian besar Pemerintah Indonesia, dimana terjadi lonjakan dari 9 ribu kasus perhari menjadi 350 ribu kasus per hari.
Hal ini disebabkan sikap abai masyarakat India terhadap protokol kesehatan. Warga di negara itu nekat menggelar ritual keagamaan, politikus aktif lagi menghelat kampanye, kelengahan mematuhi protokol pencegahan Covid-19 mewarnai pelbagai aktivitas.
Indonesia dari segi kepadatan penduduk, perilaku masyarakat, serta kebudayaan mirip dengan India. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya kepada seluruh kepala daerah dan unsur FKPD serta pejabat pemerintah daerah se-Indonesia melalui video conference.
Untuk Kabupaten Barito Utara, dihadiri oleh Bupati Barito Utara, Nadalsyah, Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah, Unsur FKPD, dan para Asisten Sekda.
Presiden menyampaikan dua hal penting untuk ditindaklanjuti yakni penanhgulangan Covid-19 dan penguatan ekonomi. Presiden merasa kuatir terkait kebiasaan masyarakat Indonesia yang mudik.
--page
"Saya yakini bila Pemda dibantu dengan Forkopimda turut dalam pendisiplinan prokes, maka kekhawatiran itu tidak terjadi," kata Jokowi.
Presiden juga meminta kepada seluruh kepala daerah bagaimana agar dapat tetap melaksanakan disiplin prokes secara ketat. Terkait penguatan ekonomi, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak dana yang mengendap di bank-bank daerah.
"Segera belanjakan APBD, saat ini yang tinggi baru belanja pegawai yakni sebesar 63 persen sedangkan belanja modal hanya 5,3 persen," jelasnya.
Disamping itu, investasi harus didukung dimulai dari perizinan yang mudah. Terkait hal tersebut, Bupati Barito Utara, Nadalsyah menyampaikan kepada Sekda agar menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Presiden, terutama melarang para ASN lingkup Pemkab Barito Utara untuk mudik. Terkait penguatan ekonomi, Bupati mengharapkan agar transfer dana dapat direalisasikan.
"Dengan komposisi yang ada, bila tidak ada transfer kita hanya mampu membayar belanja pemerintah sampai dengan bulan Mei," katanya .(RAMADHANI/B-6)
