BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua II, Jimmy Carter dan Wakil Ketua III DRPD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh beberapa waktu lalu berkesempatan mengunjungi Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan (LKBK) di Jakarta.
Pada kesempatan itu mereka diterima langsung oleh dr M Fahruddin yang merupakan salah satu owner LKBK, dr Fahrul selaku dirut Dirut LKBK dan para petinggi LKBK lainnya.
"Kami berkunjung ke tempat itu, dalam rangka mempelajari berbagai hal yang ada di LKBK," ucap Farida, Selasa, 11 Mei 2021.
Farida menceritakan LKBK ini berdiri sejak 1912. Lembaga itu memiliki beberapa jenis usaha seperti Rumah Sakit (RS) Budi Kemuliaan, Sekolah Tinggi Ilmu Kebidanan (STIK) yang berdiri sejak tahun 1918, Lembaga Pelatihan, Fungsi Penelitian serta juga usaha lainnya.
Dikatakannya saat berada di LKBK hal menarik yang pihaknya pelajari yakni RS Budi Kemuliaan merupakan satu-satunya RS swasta dari 8 RS yang ditunjuk Gubernur DKI Jakarta untuk menjalankan projeck emas.
--page
RS tersebut juga memberikan pendampingan tata kelola klinis pada 6 provinsi di Indonesia. Provinsi tersebut memiliki angka kematian ibu dan anak tertinggi.
"Sejak 2000 sampai dengan sekarang LKBK juga menjadi pusat pelatihan ketrampilan klinik yang bekerjasama dengan JHPIEGO," jelasnya.
Farida melanjutkan, salah satu hal yang menarik adalah LKBK Jakarta ini juga terkoneksi dengan Dukcapil dan BPJS dalam menjalankan program Si Dukun 3 in 1.
Sehingga setiap ibu yang melahirkan anak di RS tersebut pada saat pulang sudah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, NIK Bayi dan juga Nomor BPJS.
"Padahal masalah utama pada umumnya adalah sulitnya pengurusan akta kelahiran yang konon dikenal sulit, lama serta cukup mahal," sebutnya.
--page
Tapi tidak demikian di RS Budi Kemuliaan itu, sebab sudah terkoneksi dengan Dukcapil, data kelahiran anak langsung dapat di proses pada hari yang sama sehingga saat keluar RS si ibu sudah dapat membawa pulang KIA dan akta kelahiran bayinya.
Tidak berhenti disitu saja, untuk pasien rawat umum jika ada yang kartu BPJSnya tidak aktif bisa diaktifkan kembali dan pasien yang tidak memiliki kartu BPJS akan dibantu kepengurusannya dengan hanya memberikan NIK orang yang bersangkutan.
"Yang sangat menjadi perhatian kita bersama RS itu juga tidak meminta uang muka kepada setiap pasien yang hendak berobat. Harapan kita semoga di Kalteng ada RS yang bisa memudahkan masyarakat seperti RS Budi Kemuliaan," imbuhnya. (DONNY/B-6)
