BORNEONEWS, Palangka Raya - Akademisi Universitas Palangka Raya berharap selain memberlakukan kebijakan larangan dan pembatasan mobilitas pemerintah juga memperhatikan dampaknya bagi perekonomian.
"Pemerintah juga harus bisa memperhatikan berbagai dampak dari kebijakan tersebut, salah satunya semakin terganggunya perekonomian di Kalteng," kata Dosen FISIP Universitas Palangka Raya, Ricky Zulfauzan.
Terutama pada sektor jasa transportasi dimana momen lebaran yang menjadi kesempatan mengembalikan laba usaha, menjadi tidak berdaya dengan adanya larangan mudik.
Selain itu juga ada sektor UMKM yang bergantung pada destinasi mudik yang kemungkinan juga bisa tergangu perputaran ekonominya akibat larangan dan pembatasan.
Pemerintah bisa memberdayakan masyarakat sampai tingkat terkecil seperti RT/RW untuk membuat tempat karantina berbayar.
--page
Dia mencontohkan seperti jika ada masyarakat yang ingin mudik tanpa biaya besar untuk keperluan tes PCR. Diarahkan untuk karantina pada tempat yang dikelola oleh RT/RW ataupun desa/kelurahan selama 5 hari dan membayar sejumlah uang lagi untuk tes PCR sebelum berkumpul bersama keluarganya.
Ricky menilai keterpurukan ekonomi masyarakat seperti sekarang ini menjadi fakta yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Selain itu, secara psikologis orang Indonesia itu ketika dilarang, maka Ia akan mengakali peraturan agar terbebas dari larangan.
"Jadi, dalam kebijakan tidak hanya menggunakan pendekatan melarang saja, tapi juga menggunakan pendekatan persuasif,” pungkasnya. (HERMAWAN DP/B-6)
