MUARA TEWEH –

BORNEONEWS, Muara Teweh - Menindaklanjuti Permohonan Bupati Barito Utara tentang Izin Operasional Penggunaan Heliport RSUD Muara Teweh, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan UPBU Haji Muhammad Sidik menggelar rapat melalui zoom meeting, Senin, 31 Mei 2021.

Dari Pemkab Barut, dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara, H Nadalsyah yang didampingi Sekretaris Daerah, Ir H Jainal Abidin, Asisten II, kepala perangkat daerah terkait dan pihak Jaya Konstruksi.

Dalam rapat tersebut, Bupati Barito Utara, H Nadalsyah menjelaskan bahwa pekerjaan Heliport telah selesai sejak tahun 2018.

"Kami berharap bantuan terkait arahan teknis pengurusan izin operasional Heliport RSUD Muara Teweh, sehingga nantinya dapat segera fungsional," kata Nadalsyah.

Sementara itu, Kepala Proyek Jaya Konstruksi, Andi memaparkan desain rancangan RSUD Muara Teweh dan konstruksi Heliport yang telah dikerjakan.

--page

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Bandar Udara, Alexander mengapresiasi dan mendukung pengoperasian heliport tersebut. Dia menjelaskan, terdapat dua hal terkait fungsionalnya sebuah Heliport, yakni pembangunan dan pengoperasian.

"Pembangunan harus ada rekomendasi tapi seiring peraturan yang ada saat ini, rekomendasi tidak harus menjadi persyaratan tapi harus tetap menyampaikan dokumen perencanaan dan pembangunan kepada kami," jelas Alexander.

Sedangkan untuk pengoperasian, heliport wajib memiliki register. "Ini sebagai informasi awal, kami siap membantu dan mengawal permohonan tersebut," jelas Alexander.

Terhadap penjelasan itu, Bupati Barito Utara akan segera menindaklanjuti yakni dengan mengajukan surat permohonan dan membayar PNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan, semoga Heliport akan dapat teregistrasi," kata Nadalsyah.

Kepala Bandara Haji Muhammad Siddik, Endang menyatakan siap menjadi koordinator, sehingga register atau izin operasi dapat segera direalisasikan. "Nantinya bersama dengan DPU akan ada tim kecil dalam pengurusannya," kata Endang. (RAMADHANI/B-7)