BORNEONEWS, Muara Teweh - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barito Utara, H Fakhri Fauzi melalui Kabid Formasi Mutasi Pensiun dan Informasi Kepegawaian, Ira Akhmadi mengatakan bahwa pemerintah setempat kembali merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunda pelaksanaan perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.
Ira menuturkan, lowongan terbesar di Lingkup Pemkab Barito Utara yaitu ada di formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjumlah 387 orang. Sedangkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya sebanyak 122 orang.
Dikatakan Ira Akhmadi, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 483/2021 tentang Penetapan Formasi ASN di Lingkungan Pemkab Barito Utara Tahun 2021 berjumlah 509 orang.
Dia menjabarkan, jatah 509 ASN terbagi menjadi guru PPPK 387 dan CPNS berjumlah 122 orang terdiri atas tenaga kesehatan 7 orang dan tenaga teknis 115 orang.
--page
“Tahun ini banyak tenaga guru PPPK direkrut sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Rencananya sejuta formasi guru PPPK tersedia se-Indonesia. Kabupaten Barito Utara dijatah 387 orang,” kata Ira Akhmadi, Rabu 2 Juni 2021.
Dari formasi tenaga guru PPPK, kata pria penyandang Master dari Fisip Universitas Lambung Mangkurat ini, dicari guru kelas 130 orang, guru Penjasorkes 87 orang, guru Bimbingan Konseling 35 orang, dan guru Teknologi Informatika Komputer (TIK) 35 orang.
Kemudian, guru Prakarya dan Kewirausahaan 24 orang, guru Seni Budaya 22 orang, guru Bahasa Indonesia 17 orang, guru PPKN 15 orang, guru Matematika delapan orang, guru Bahasa Inggris tujuh orang, guru IPA empat orang, serta guru Agama Hindu, Islam, dan Katolik masing-masing satu orang.
Sedangkan formasi CPNS tenaga kesehatan menyediakan formasi bidan dua orang, penyuluh kesehatan masyarakat dua orang, serta dokter, dokter gigi, dan perawat masing-masing satu orang.
Adapun formasi CPNS tenaga teknis sebanyak 115 orang. Antara lain Ahli Pertama penyuluh pertanian 16 orang, pengelolaan barang dan jasa 10 orang, pamong praja delapan orang, auditor delapan orang, penggerak swadaya masyarakat tujuh orang, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah enam orang.
Ada pula formasi Terampil penyuluh pertanian 10 orang, auditor enam orang, dan verifikator keuangan enam orang. (RAMADHANI/B-7)
