BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Kota Palangka Raya sekaligus Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia atau Adeksi, Sigit K Yunianto mengatakan bahwa paradigma money follow program belum terwujud optimal dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini pun disampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN di Jakarta pada Kamis, 17 Juni 2021.
"Daerah belum memiliki strategi fokus dalam perencanaan pembangunan. Hal ini berimbas pada proses penetapan program yang mesti didanai oleh Dana Alokasi Khusus atau DAK pada setiap tahun anggaran," kata Sigit pada Sabtu, 19 Juni 2021.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, DAK pada umumnya masih berorientasi jangka pendek atau tahunan, bukan jangka menengah. Setiap tahun daerah pasif menunggu prioritas tahunan pusat.
"Meski bersifat proposal-based, Daerah tetap menunggu program pusat baik itu Kementerian atau Lembaga, sehingga yang diusulkan bisa sesuai dengan prioritas pusat," tutur Sigit lagi.
Pendekatan kolaborasi multi stakeholder juga menurut Sigit belum optimal dalam perencanaan, penganggaran, laporan dan monitoring evaluasi.
--page
"Usulan dari Pemerintah Daerah ke Kementerian/Lembaga dan dibahas atau ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga. DPRD dan masyarakat tidak terlibat," bebernya.
Proses pembahasan DAK selama ini menurutnya hanya masih ruang internal pemerintahan daerah. Sementara publik hanya sampai pada tahapan musrembang.
"Situasi ini membuat proses perencanaan, penganggaran dan implementasi DAK luput dari perhatian masyarakat. Bagaimana perencanaan DAK juga terbangun prosesnya sebagaimana Musrenbang," tegas Ketua DPRD Kota Palangka Raya ini. (TESTI PRISCILLA/B-5)
