MEMBICARAKAN tentang korupsi seakan tiada habisnya. Korupsi yang terjadi tidak turun, malah cenderung terus meningkat Korupsi adalah hal yang tidak pernah selesai atau mungkin tidak mau diselesaikan oleh bangsa. Definisi korupsi secara baku dan sempurna memang belum ada. Selama ini, yang kita tahu, korupsi hanyalah kasus penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi dan berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara, kasus penyalahgunaan dan berdampak pada kerugian negara yang belum terungkap KPK belum dikatakan korupsi. Padahal secara prinsip lemahnya pertumbuhan ekonomi beberapa waktu ini merupakan dampak dari merebahnya kasus korupsi.
Lambannya pertumbuhan ekonomi menciptakan celah antara pertumbuhan yang diharapkan dan kenyataannya. Disparitas ini mendorong pemerintah untuk selalu mengutang sebagai bekal membangun.korupsi dan ekonomi berkorelasi erat, sangat erat. Ada hubungan terbalik di antara keduanya. Semakin tinggi korupsi suatu negara, semakin rendah pertumbuhan ekonominya, kian tersendat pula jalan menuju kesejahteraan bersama.
Korelasi yang erat antara korupsi dan ekonomi sering dilupakan atau pura-pura dilupakan. Ketika nilai tukar rupiah bertekuk lutut di hadapan dolar Amerika Serikat, Belum lagi maraknya pemburu ekonomi permasalahan korupsi seringkali terjadi pada wilayah pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk di dalamnya soal investasi publik.
Adanya interaksi antara pelaku usaha dengan penyedia layanan publik sedikit banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum birokrat yang mencari tambahan isi dompet mereka. Sudah banyak yang menyatakan bahwa korupsi menjadi penghambat pembangunan ekonomi suatu negara.
--page
Korupsi sudah menjadi budaya birokrasi di negara berkembang. Bahkan, suap menjadi bagian dari fungsi struktur birokrasi.korupsi dapat berdampak juga bagi masyarakat. Mulai dari kemiskinan, ketimpangan, terbatasnya lapangan kerja, bahkan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika,semuanya terjadi berulang-ulang karena praktik korupsi yang melanggengkan terjadinya misalokasi sumber daya.
Dampak lainnya adalah menurunnya nilai investasi akibat rendahnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di negeri ini. Akibatnya kesempatan kerja semakin kecil sehingga angka pengangguran akan meningkat. Sehingga menyebabkan harga jasa pelayan publik,pengatasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses untuk masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan demorilisasi ketika kondisi politik membaik dan dukungan terhadap pemerintah semakin kuat, rupiah tetap saja melemah terhadap dolar.
Begitu juga ketika harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, para pejabat malah sibuk melakukan inspeksi mendadak di pasar-pasar. Hati mereka sulit untuk tergerak menangkap aparat yang berkolusi dengan penimbun barang. Pengungkapan kasus-kasus korupsi di tengah perekonomian lari seperti bekicot, sesungguhnya, berangkat dari kesadaran penuh relasi korupsi dan ekonomi.
Pemberantasan korupsi dilakukan secara terukur dan transparan sehingga menimbulkan efek jera. Sejauh ini, kalau kita mau bersikap jujur, pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan kepolisian masih dalam batas-batas kepatutan dan tidak menimbulkan kegaduhan.
Pembangunan ekonomi yang ada di setiap negara, korupsi dapat terjadi dimana saja. Korupsi umumnya terjadi di sektor public dan sektor swasta, dan khususnya terjadi pada pejabat publik yang memiliki tanggungjawab langsung atas ketetapan pelayanan publik dan regulasi khusus.
Secara politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana korupsi dapat menghancurkan proses formal yang sudah dibentuk. Korupsi pada pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembuatan kebijakan; korupsi pada sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi pada pemerintahan publik yang menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan pada masyarakat. Korupsi juga menurunkan legitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi.
--page
Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian atau karena adanya penyidikan. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan yang menyebabkan pejabat dapat membuat aturan baru dan hambatan baru.
Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan perdagangan. Perusahaan yang berada pada lingkup pemerintahan akan terlindungi dari persaingan, hal tersebut menyebabkan perusahaan menjadi tidak efisien. Dampak negatif dari korupsi lainnya adalah pengalihan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana sogokan dan upah tersedia lebih banyak menimbulkan sebuah distorsi pada sektor publik.
Pada dasarnya Korupsi terjadi jika adanya sistem yang memungkinkan. Kemudian ada hasrat untuk memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak wajar bertemu dengan sistem pengawasan yang lemah dan lingkungan cenderung permisif, maka menjadi lahan bagi praktek-praktek tindak pidana korupsi. Lingkungan dengan pengawasan lemah dan permisif terhadap praktek-praktek kotor.
Pada negara-negara berkembang lembaga- lembaga maupun sistem adminsitrasi publik dan politik umumnya lemah, gaji umumnya rendah, sehingga pejabat-pejabat berkeinginan untuk menambah penghasilannya.
Korupsi di Indonesia masih marak terjadi karena adanya beberapa faktor salah satunya adalah di Indonesia hukum bisa dibeli dalam artian lembaga penegak hukum dalam menegakkan hukum sering menjadi sasaran gratifikasi dari pihak yang melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah hukuman yang tidak adil. Sebagai contohnya, rakyat kecil yang hanya mengambil kayu bisa dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada saat yang bersamaan, pejabat yang mengambil uang rakyat milyaran rupiah hanya dihukum beberapa tahun.
Penulis: Maulidia Sari/Mahasiswi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang
