BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M. Abadi menyebutkan kondisi banjir di pelosok semakin tahun semakin parah.
Bahkan kondisi ini terus diperparah lantaran kerusakan hutan sebagai penyangga air hujan di daerah itu sudah habis.
“Ini karena kebijakan kita terlalu mengobral hutan sehingga dulunnya hutan sebagai andalan untuk serapan dan penyangga air hujan ini ada sekarang sudah tidak ada," kata Abadi, Sabtu, 28 Agustus 2021.
Menurut Abadi kondisi hutan yang gundul tersebut membuat air semuanya turun ke sungai dan mengakibatkan banjir yang terjadi.
Abadi menyebutkan banjir saat ini merupakan sebuah penderitaan bagi masyarakat. Sementara era tahun 1990 banjir merupakan hal yang ditunggu masyarakat.
--page
"Karena saat itu mempermudah masyarakat untuk mengakut kayu hasil hutan," ucapnya.
Disebutkan Abadi, kerusakan hutan itu habis sejak masuknya izin-izin dari yang diterbitkan pemerintah, mereka tidak berpikir bahwa kondisi sekarang buah dari kebijakan masa lalu.
"Jadi banjir ini adalah warisan pemerintahan yang lalu," tegasnya.
Abadi menyebutkan banjir yang selalu menjadi langganan setiap tahun di hulu ini akan mengancam hingga ke daerah lain.
Maka dari itu pemerintah dituntut untuk merestorasi hutan-hutan yang kritis dan rusak. Pemerintah harus melakukan rehabilitasi hutan ataupun kawasan yang masih berstatus hutan.
--page
"Kembalikan sebagaimana penetapannya sebagai kawasan hutan bukan untuk areal perkebunan,” tandas Abadi. (NACO/B-5)
