BORNEONEWS, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman menilai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (ASN) menjadi celah bagi pemerintah daerah untuk melakukan transaksi jual beli jabatan.
"Berkaca pada UU ASN, kewenangan pejabat pembina kepegawaian ini benar-benar dimanfaatkan untuk menjual pengaruh mereka ke daerah," kata Armand, sapaan akrab Herman N. Suparman, dalam diskusi publik bertajuk Krisis Kepemimpinan Daerah di Tengah Pandemi COVID-19, Kamis 2 September 2021.
Penjualan pengaruh tersebut tercermin pada kasus jual beli jabatan kepala desa yang menjerat Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, anggota DPR Fraksi Partai NasDem Hasan Aminuddin. Mereka menjual pengaruh jabatan sebagai Bupati Probolinggo untuk mengisi beberapa jabatan kepala desa di kabupaten tersebut.
Pasal 53 UU ASN menyebutkan bahwa bupati/wali kota di kabupaten/kota telah memperoleh kewenangan dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN untuk dapat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.
Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pembina kepegawaian. Oleh karena ita apabila UU masih menetapkan kepala daerah sebagai salah satu pejabat pembina kepegawaian, pada masa depan Indonesia akan kembali berhadapan dengan persoalan-persoalan sejenis ini.
--page
Berdasarkan catatan dari KPK tercatat sekitar 114 kepala daerah yang sebelumnya terjerat kasus serupa.
"Ini adalah masalah di sisi kebijakan. Sampai kapan pun kalau UU masih menetapkan seperti itu, akan berhadapan dengan masalah ini (jual beli jabatan, red.) pada masa depan," tuturnya.
Armand juga mengatakan bahwa perbuatan jual beli jabatan telah menunjukkan kurangnya integritas yang dimiliki oleh beberapa kepala daerah yang terlibat dalam kasus tersebut.
Ia lantas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengoptimalisasikan pengawasan kepada para pemerintah daerah, khususnya kepala daerah.
"Kita hidup pada era teknologi. Media sosial, media massa, dan netizen sangat besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan," katanya.
ANTARA
