BORNEONEWS, Sampit - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), H Rudianur menyebutkan dalam usulan anggaran pada APBD Perubahan masing-masing yang diajukan tiap komisi, Senin, 13 September 2021 terdapat defisit sekitar Rp 125 juta.
"Sudah kita dapat totalnya dan mengalami defisit sebesar Rp 125 juta," kata Rudianur, Senin, 13 September 2021.
Sementara itu, Ketua Komisi I Agus Seruyantara mengatakan, total anggaran yang sudah dibahas bersama sejumlah SOPD mitra ada penambahan sebanyak Rp 4 miliar.
Sedangkan Ketua Komisi II Darmawati mengatakan, pihaknya memiliki 8 mitra SOPD yang sampai sekarang masih 0 untuk BUMD.
"Jadi saya membacakan 7 mitra saja," katanya.
Sebelum perubahan total anggaran sekitar Rp 109 miliar, setelah perubahan sekitar Rp 107 miliar sehingga berkurang sekitar Rp 1,5 miliar.
Sementara itu, Ketua Komisi III, Sanidin juga mengatakan, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan banmus sejak tanggal 8 hingga 10 September 2021, pihaknya sudah melaksanakan rapat bersama 11 SOPD mitra kerja.
--page
Adapun total anggaran sebelum perubahan Rp 1,5 triliun lebih, setelah perubahan Rp 648 miliar atau berkurang Rp 351 miliar.
Dengan rincian, dari dinas kesehatan bertambah Rp 17 miliar lebih. Namun demikian pada saat pembahasan ada beberapa kegiatan yang masih kurang, yakni jasa retribusi jamkes, operasional dan tunjangan ASN Rp 10 miliar, insentif tenaga kesehatan daerah Rp 7 miliar, serta pembayaran premi JKN.
Kemudian RSUD dr Murjani Sampit total belanja sebelum perubahan Rp 196 miliar , setelah perubahan 173 miliar atau berkurang Rp 23 miliar.
Ada kekurangan sebesar Rp 12 miliar untuk pembayaran TTP Rp 9 miliar, gaji dan lain-lain Rp 750 juta, insentif dokter spesialis Rp 1,6 miliar, rumah oksigen dan generator, serta jaringan oksigen.
Sementara Dinas KB juga ada kekurangan, Dinas Pemuda dan Olahraga juga sebelum Rp 26 miliar setelah perubahan Rp 25 miliar atau berkurang Rp 1 miliar.
Dilanjutkan, Dinas sosial sebelum perubahan Rp 7 miliar, setelah perubahan Rp 6 miliar atau berkurang Rp 586 juta.
"Mereka mengajukan kelanjutan pembangunan kantor dinsos yang pada tahun 2019 mengalami kebakaran. Namun kami minta agar diusulkan pada tahun 2022 saja. Dan perlu kami sampaikan kepada pemerintah daerah agar ini jadi prioritas," jelasnya.
--page
Selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebelum perubahan Rp 10 miliar, setelah perubahan Rp 9 miliar atau berkurang Rp 795 juta. Dari pengurangan tersebut kekurangan untuk bayar TTP dan lainnya total Rp 500 juta.
Dinas Pendidikan sebelum perubahan Rp 498 miliar lebih, setelah perubahan Rp 472 miliar atau berkuang Rp 26 miliar lebih.
"Banyak sekali kekurangannya yakni sebesar Rp 37 miliar untuk gaji tenaga kontrak, BOSDA dan juga insetif guru TK," tukasnya.
BPBD sebelum perubahan Rp 9 miliar, berkurang Rp 450 juta. Ada beberapa yang diusulkan mengalami kekurangan yakni untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, operasional, penanggulangan bencana banjir kurang lebih 250 juta serta pembayaran TTP.
Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak Rp 7 miliar lebih berkurang Rp 457 juta. Kekurangan untuk honor pertanggungjawaban, uang piket satgas Damkar, gaji dan juga TTP ASN 24 orang. Dan Kesra berkurang Rp 6 miliar.
Sementara Ketua Komisi IV M Kurniawan Anwar mengatakan, ada 6 SOPD mitra pihaknya dimana anggaran sebelum perubahan Rp 201 miliar, setelah perubahan Rp 189 miliar berkurang Rp 11 miliar.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengalami kekurangan Rp 197 juta untuk TTP, kegiatan sosialisasi dan pengawasan Rp 150 juta. Dari total seluruhnya di Komisi IV mengalami kekurangan sekitar Rp 4 miliar. (NACO/B-11)
