BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Yulilis meminta kepada pemerintah daerah supaya lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap berbagai aktivitas perusahaan baik itu pertambangan, sawit, maupun kayu khususnya di Kalteng.
Menurutnya, pengawasan terhadap berbagai aktivitas perusahan di Kalteng ini masih tergolong kurang, sebab hingga sampai saat ini masih banyak terdapat lubang-lubang bekas pertambangan yang belum direklamasi.
"Padahal pengawasan ini perlu lebih ditingkatkan. Apalagi mengenai reklamasi atau reboisasi sangat penting untuk mengembalikan hutan yang sudah gundul menjadi hijau kembali," tuturnya Jumat, 24 September 2021.
Selain itu, dirinya juga berharap supaya pemerintah pusat dan daerah dapat mengevaluasi kembali terkait izin perusahaan yang ada di Kalteng saat ini, baik itu pertambangan, kayu ataupun sawit.
Hal ini, bertujuan untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan pertambangan yang berpotensi memberikan dampak buruk bagi lingkungan seperti kejadian banjir, tanah longsor maupun bencana lainnya.
Dilain hal, ia meminta kepada perusahaan yang ada di Kalteng supaya tidak mengabaikan kewajibannya, seperti menjalankan program CSR untuk membantu masyarakat yang ada disekitar perusaan itu berdiri disaat adanya bencana seperti pandemi Covid-19 serta banjir yang saat ini sedang melanda beberapa wilayah di Kalteng serta memberikan kesempatan untuk masyarakat lokal yang ada agar bisa bekerja diperusahaan tersebut.
--page
"Kewajiban-kewajiban perusahaan turut serta dalam mensejahterakan masyarakat jangan sampai diabaikan, karena kehadiran dari perusahaan ini harus dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya tidak hanya mengambil keuntungan saja," imbuhnya. (DONNY D/B-5)
