PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin pada prinsipnya mendukung rogram hilirisasi gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang bisa digunakan pengganti LPG, serta meminta agar program tersebut dapat memberikan manfaat besar untuk masyarakat.

Sehingga, Mukhtarudin mempertanyakan investasi yang dibutuhkan dalam program hilirisasi gasifikasi batu bara menjadi DME yang bisa digunakan sebagai substitusi LPG. Pertanyaan Mukhtarudin itu disampaikan pada Senin, 27 September 2021, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Bukit Asam tbk (PTBA) Suryo Eko Hadianto di Gedung Nusantara, Parlemen Senayan, Jakarta.

"Kami meminta dirut menjelaskan tentang berapa investasi yang dibutuhkan dalam program ini.  berapa sumbangsih kepada PDB. Supaya pemahaman kita semakin komprehensif bahwa industri itu penting dan memberikan kebermanfaatnan yang luas untuk masyarakat," kata Mukhtarudin, kepad Borneonews, pada Selasa, 28 September 2021.

Dalam kesempatan itu disampaikan Mukhtarudin, bahwa Dirut PT Bukit Asam tbk (PTBA) Suryo Eko Hadianto menjelaskan, jika program DME adalah program substitusi energi LPG untuk mengurangi ketergantungan terhadap Impor LPG hingga satu juta ton per tahun.

Sehingga, lanjutnya, program tersebut juga bisa meringankan beban subsidi pemerintah yang saat ini telah mencapai 80 Persen dari total konsumsi bahan bakar secara nasional.

--page

"Jadi, untuk memproduksi 1,4 juta ton DME, dibutuhkan 6 juta Ton Batubara dengan kalori kisaran 3900-4200 kalori per KG. Sementara investasi yang dibutuhkan Rp2,1 miliar dollar AS, setara dengan Rp31 Triliun," ungkapnya.

Meski begitu, komisi yang membidangi Energi, Riset dan Teknologi itu menyapakati serta mendorong agar keberadaan Holding MIND ID beserta seluruh anggota holding pertambangan, dapat memberi manfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat disekitar wilayah tambang yang ditandai dengan tumbuhnya dunia usaha.

"Kami Komisi VII DPR juga mendukung penataan ulang tata niaga timah untuk meningkatkan pendapatan negara," pungkasnya. (DANANG/B-5)