BORNEONEWS, Sampit - Pasca kejadian banjir yang melanda sejumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tentunya menyisakan banyak dampak.
Maka dari itu Komisi III DPRD Kotim mendesak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotim untuk segera melakukan inventarisasi dan menyerahkan data itu kepada DPRD.
“Kami minta BPBD segera serahkan data dampak dari Banjir kemarin. Karena sampai hari ini kami belum tahu dan belum ada disampaikan data dampak dari kejadian itu. Ini penting, “kata anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu, Kamis, 30 September 2021.
Apalagi dalam penanggulangan bencana BPBD selaku komando, berkewajiban setelah tanggap darurat itu ada pasca bencana yaitu menghitung secara cepat dan tepat atas segala kerugian yg ditimbulkan akibat bencana.
“Jangan sampai BPBD tidak melakukan inventarisasi terhadap ini, karena ini sebelumnya sudah menyita perhatian kami di lembaga bahkan pemerintah provinsi dan pusat," tukasnya.
--page
Menurut Dadang perlunya inventarisasi seperti sarana dan prasarana yang rusak, fasilitas umum yang tidak berfungsi, ada berapa rumah warga yang tidak bisa dihuni.
Semua itu akan menjadi evaluasi sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan kedepan terkait penanggulangan bencana.
"Tentu data ini ditunggu sebelum pembahasan APBD 2022 dilaksanakan,” tegas Dadang yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim ini. (NACO/B-6)
