BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Kalteng dari Komisi II, Natalia meminta kepada pemerintah supaya segera menindak lanjuti keterlambatan pendistribusian pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK Phonska yang terjadi di kawasan food estate.
Adapun kawasan food estate yang dimaksud yakni di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Apabila hal tersebut tidak segera dicarikan solusinya, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil panen.
"Bukan hanya itu, informasi yang kita dapatkan juga para perani mengalami permasalahan lain. Harga pupuk bersubsidi yang dijual toko pengecer melebihi HET," ucapnya, Kamis, 7 Oktober 2021.
Dia melanjutkan, jika pupuk dijual melebihi ketentuan yang berlaku, maka akan membebani petani yang ada di kawasan tersebu. Terlebih lagi saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi yang tentunya sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat termasuk petani.
Dia menjelaskan bahwa, pemerintah telah menetapkan HET untuk pupuk urea dengan harga sebesar Rp112.500, akan tetapi pengecer menjualnya dengan harga Rp125.000. Begitu juga pupuk NPK Phonska pengecer menjualnya diangka Rp135.000 padahal HET yang ditetapkan hanya Rp115.000.
--page
"Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah melalui dinas atau instansi terkait. Kapan perlu lakukan pengecekan atau sidak, apabila memang demikian maka harus ditertibkan dan sosialisasikan kembali HET yang berlaku," tegasnya. (DONNY D/B-7)
