BORNEONEWS, Muara Teweh - Anggota DPRD Barito Utara, Wardatun Nurjamilah mengatakan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahun 2021 tahap pertama ini merupakan program yang sangat bagus dari Pemerintah Pusat.
“Ini merupakan program yang sangat bagus dari Pemerintah Pusat untuk tenaga honorer,” kata Wardatun Nurjamilah di Muara Teweh, Senin, 8 November 2021.
Namun, menurut Wardatun, hal ini harus ada revisi kedepannya terkhusus untuk mengakomodir dewan guru yang sudah puluhan tahun bekerja. Seharusnya, ada kebijakan dari pemerintah untuk mereka yang memang lama mengabdi sebagai tenaga honor.
“Catatan saya dulu ada sekitar 80-93 orang yang terdaftar honorer K2 pada saat pengangkatan terakhir mereka ini tertinggal. Mereka hanya terdaftar di K2 tapi tidak diangkat PNS. Hendaknya lebih diprioritaskan tenaga honorer yang sudah lama, baru sisanya untuk teman-teman yang baru lulus,” saran Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Selain itu, pihaknya dari legislatif juga akan memperjuangkan insentif honor untuk dinaikan. “Kami akan memprioritaskan gaji honor agar bisa dinaikan,” katanya.
--page
Ia juga menilai, saat ini, insentif honor Rp750.000 tergolong kecil. Datun akan menyuarakan hal ini agar insentif tersebut bisa maksimal sambil melihat kemampuan anggaran dari pemerintah daerah.
“Insentif itu pun tidak semua tenaga honorer dapat, bahkan ada kebijakan dari sekolah membaginya. Artinya insentif tersebut dibagi dengan yang lain tidak mendapat insentif,” pungkas anggota komisi I DPRD Barito Utara itu.(RAMADHANI/B-7)
