BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon mengaku mendukung program hilirisasi industri, termasuk kebijakan pelarangan Bauksit mentah ke luar daerah.
Ia berharap, langkah tersebut dapat menjadi momentum bagi industri baik industri hulu maupun hilir di Kalteng. Tentunya juga supaya semakin berkembang hingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian dan menambah lapangan pekerjaan di Kalteng.
“Saya rasa Gubernur pun tidak mungkin membuat aturan ataupun kebijakan kalau tidak ada acuan dari pusat. Selain itu, keputusan dari Gubernur ini juga akan memberikan dampak positif, karena daerah kita akan punya nilai tambah yang lebih besar,” katanya, Selasa, 16 November 2021.
Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menegaskan bahan mentah bauksit per Januari 2022 tidak boleh diekspor keluar Kalteng melainkan sudah menjadi bahan jadi atau setengah jadi.
Keputusan itu sebagai tindak lanjut atas upaya peningkatan hilirisasi sebagai prioritas utama sebagai upaya peningkatan perekonomian secara luas.
--page
Pembangunan industri-industri hilir di sejumlah wilayah potensial akan berdampak pada semakin banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
Hal tersebut juga tentunya diharapkan akan mendongkrak perekonomian serta pendapatan asli daerah (PAD), demi mewujudkan Kalteng semakin Berkah. (HERMAWAN DP/B-7)
