BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran beberapa waktu lalu menyatakan akan menghentikan sementara waktu pengiriman SDA berupa bahan mentah bauksit keluar provinsi ini, dengan alasan kurang berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal itu pun mendapat dukungan dari DPRD Kalteng khususnya Komisi II yang membidangi ekonomi dan SDA. Sebab, rencana tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden RI yaitu SDA yang ada harus dikirim setelah bahan menjadi setengah jadi maupun bahan jadi.
"Rencana itu sudah sangat tepat, negara ini harus bisa merubah pola pikir, bagaimana bahan mentah yang ada diolah dulu baru dikirim. Dengan demikian nilai tambah kita menjadi lebih baik, kami sangat mendukung hal itu" ucap Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon, Kamis, 18 November 2021.
Dia menerangkan bahwa, pemerintah daerah juga harus dapat memproduksi bahan mentah di daerahnya sendiri guna untuk menambah nilai jualnya. Sehingga, akan memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat maupun PAD.
"Jadi tidak ada lagi SDA mentah yang dikirimkan keluar. Yang ada hanya bahan-bahan setengah jadi atau sudah jadi yang memiliki nilai lebih. Pokoknya, industri dari hulu ke hilir dari wilayah itu sendiri termasuk Kalteng harus bisa dikelola dengan baik," jelasnya.
--page
Selain itu, diharapkan juga setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus bisa mengikuti dengan kemampuan SDM yang ada. Dalam artian, apabila ada kebijakan seperti itu tentu harus melalui kajian, seperti mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat atau tidak. (DONNY D/B-5)
