BORNEONEWS, Sampit - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), H. Rudianur mengakui dengan mogoknya para sopir bekerja lantaran tidak ada material yang bisa berdampak besar untuk sejumlah warga.
“Kalau sopir 400 orang itu memang betul tidak bekerja maka dampaknya cukup memprihatinkan, ada anak dan istri yang harus mereka biayai dan lagi pula ada buruh ada tukang bangunan hingga pengembang perumahan pun harus terkena imbasnya akibat tidak ada pasokan material," kata Rudianur, Selasa, 23 November 2021.
Rudianur mangku prihatin dengan kondisi sopir saat ini. Mereka merupakan imbas dari adanya penertiban terhadap galian C.
Selama ini para sopir merupakan pembeli dari galian C yang ada di daerah tersebut. Sopir ini menjual lagi kepada warga ataupun pihak-pihak yang membutuhkan material seperti pasir cor hingga tanah timbunan.
”Mereka tidak tahu apakah tempat mereka membeli itu legal atau tidak," tukasnya.
--page
Sangat disayangkan yang seharusnya mengurus izin merupakan pemilik usaha galian C. namun, karena mereka tidak mengantongi izin dan tidak beroperasi jika ada penertiban dari aparat kepolisian.
"Harusnya memang pengusaha itu yang mengurus legalitasnya," tukas Rudianur .
Politikus Partai Golkar ini menegaskan pihaknya berupaya mencari solusi untuk persoalan tersebut bersama dengan pemerintah daerah. Puluhan sopir truk dan angkutan mengadu ke DPRD Kotim.
Musababnya, mata pencaharian mereka terganggu adanya penertiban galian C karena tidak mengantongi izin. Hal itu membuat para sopir menganggur selama sekitar 15 hari terakhir. (NACO/B-5)
