BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto merekomendasikan agar pembentukan lembaga untuk menerapkan program energi nuklir (Nuclear Energy Program Implementation Organization/NEPIO) dapat segera direalisasikan supaya ada kejelasan mengenai penggunaan energi nuklir di Tanah Air.
"Jadi apa yang diusulkan mengenai NEPIO ini sudah lama sekali, terus terang Kementerian ESDM ini mandek di sini. Sebenarnya, pembicaraan dari berbagai lembaga, mengamanatkan kepada Kementerian ESDM agar segera menginisiasi pembentukan NEPIO," kata Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Rabu.
Ia mengemukakan NEPIO adalah sebagai lembaga yang bertanggung jawab mempersiapkan, menjadwalkan, dan mengatur kegiatan yang diperlukan dalam membangun PLTN.
Ia juga menyoroti perihal kemauan politik pemerintah terkait dengan dengan banyaknya pembubaran lembaga yang terkait dengan nuklir, seperti Badan Tenaga Atom Nasional dan Badan Tenaga Nuklir Nasional.
"Yang ada cuma Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sekarang. Jadi unsur-unsur yang terkait dengan tenaga nuklir itu terlebur satu ke dalam BRIN," katanya.
--page
Bahkan ia mengingatkan pula pembentukan Majelis Pertimbangan Nuklir yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, sampai saat ini tidak memiliki anggota, meskipun sudah ada nomenklaturnya dalam UU tersebut.
Mulyanto setuju jika dalam draf RUU EBT ini dimasukkan klausul kewajiban pemerintah membentuk NEPIO tersebut, terlebih dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, akan ada perkenalan terhadap energi nuklir tersebut.
"Nanti struktur NEPIO ini dibahas kemudian, tetapi tidak menggantikan Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir," katanya.
Sebagaimana diwartakan Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Deendarlianto mengatakan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dapat menjamin keamanan energi nasional dan mendukung energi bersih karena kebutuhan listrik akan semakin meningkat seiring dengan kemajuan bangsa dan perkembangan industri.
"Ketersediaan dari sumber energi nasional dan prediksi kebutuhan energi nasional mengharuskan kita perlu menjamin keamanan energi dan konsep energi bersih sehingga PLTN juga masuk di dalamnya," kata Kepala Pusat Studi Energi UGM Deendarlianto dalam Webinar Nasional Prof Talk: Siapkah Energi Nuklir Mendukung Net Zero Emission Indonesia? di Jakarta, Selasa (16/11).
Ia mengatakan energi nuklir mampu memenuhi kebutuhan energi secara masif dan sesuai untuk peningkatan kemampuan industrialisasi Indonesia di masa depan.
Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga telah meresmikan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) yang berubah status menjadi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia di DI Yogyakarta.
--page
"Dengan transformasi ini, Politeknik Teknologi Nuklir diharapkan menjadi pusat pendidikan vokasi terkait teknologi nuklir tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di regional," kata Kepala BRIN laksana Tri Handoko.
Dengan peresmian itu Politeknik Teknologi Nuklir akan semakin terbuka, kuat berjejaring dengan industri, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi, semakin banyak menghasilkan inovasi dan mampu menguatkan Indonesia dengan aplikasi teknologi nuklirnya.
ANTARA
