BORNEONEWS, Palangka Raya - Legislator Kalteng, Henry juga sebagai Wakil Ketua Komisi II mendorong pemerintah daerah dan pusat supaya segera mengevaluasi semua perizinan PBS di provinsi ini.
Menurutnya bencana banjir yang kerap terjadi di Kalteng selain akibat curah hujan dengan itensitas tinggi ada juga penyebab lain dikarenakan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.
"Akibat-akibat dari aktivitas perusahaan itu terjadinya hutan gundul, pendangkalan sungai dan lain-lain. Jadi evaluasi wajib dilakukan tehadap perizinan PBS lama maupun baru, apalagi yang ada di bagian hulu," ujarnya, Jumat, 26 November 2021.
Disebutkannya, evaluasi perizinan PBS khususnya yang berada di bagian hulu harus benar-benar dilakukan dengan cermat dan ketat. Sebab, apabila tidak demikian maka aktivitas yang dilakukan akan semakin berdampak pada lingkungan dan kelangsungan ekosistem di Kalteng.
Selain itu dalam mengeluarkan perizinan juga pemerintah daerah dan pusat harus selektif dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan dampak lingkungan kedepan, agar potensi bencana di provinsi ini bisa diminimalisir dengan baik.
--page
Dia juga mengingatkan kepada pemerintah maupun perusahaan perkebunan serta pertambangan agar dapat melakukan reboisasi atau reklamasi hutan yang mengalami kerusakan atau gundul.
"Reboisasi atau reklamasi ini penting dan perlu dilakukan serta digiatkan agar ekosistem alam di Kalteng bisa kembali pulih. Jangan biarkan bencana terus terjadi, sebab kita semua akan tekena dampaknya," imbuhnya. (DONNY D/B-6)
