BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran berharap jajarannya di pemprov mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dia mengatakan pengelolaan pemerintahan di ruang lingkup Pemprov Kalteng harus bersih dari berbagai hal yang bersifat merugikan semua pihak terlebih lagi masyarakat.
"Sekarang kita akan memasuki anggaran 2022. Saya minta pihak terkait yang mengatur anggaran itu hati-hati dalam penyusunannya dan harus bebas KKN," ujarnya, Jumat, 10 Desember 2021.
Dia menjelaskan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN maka diperlukan manajemen pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
Jadi di sinilah peran inspektorat sebagai fungsi kontrol diperlukan agar dapat mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap organisasi di ruang lingkup pemerintahan daerah.
--page
"Saya harap mereka yang berada di dibidang pengawasan bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa takut dengan adanya tekanan dari pihak manapun," imbuhnya. (DONNY D/B-11)
