BORNEONEWS, Palangka Raya - Hilirisasi industri merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalteng untuk mendorong kemajuan daerah dan menyejahterakan masyarakat.
Oleh karena itu Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Abdul Razak meminta agar pembangunan hilirisasi industri tersebut dapat dilakukan secara merata, artinya pengelolaan SDA tidak hanya dari hasil produksi PBS saja tapi juga hasil produksi SDA milik masyarakat.
"Kami harap ada pemerataan. Sebab pembangunan hilirisasi industri, terlebih milik masyarakat, itu tidak mudah. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembangunan hilirisasi SDA yang diproduksi," ucapnya, Senin, 7 Februari 2022.
Selain itu, dirinya juga berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan serta pihak lain dapat mengkoordinasikan pembangunan hilirisasi industri terhadap produk SDA masyarakat, seperti contoh sawit milik rakyat meski dibangun secara kecil.
"Ada syarat yang mungkin memang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat secara mandiri, misal syarat minimal lahan untuk bisa dibangun hilirisasi. Sebab, jika dibangun hilirisasi industri namun luasan sawit yang ada hanya sedikit maka masyarakat akan rugi. Jadi perlu peran dan dukungan dari berbagai pihak," jelasnya.
--page
Dikatakannya bahwa dengan adanya hilirisasi industri bagi produksi SDA masyarakat akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan.
"Jadi dengan pemerataan itu sawit milik masyarakat tidak hanya dijual buahnya atau dalam bahan mentah, tapi bisa diolah menjadi CPO dan dijual dalam bentuk CPO, dengan demikian otomatis penghasilan masyarakat juga meningkat," imbuhnya. (DONNY D/B-5)
