BORNEONEWS, Palangka Raya - Akhir-akhir ini, harga komoditas bahan pokok terutama minyak goreng mengalami kenaikan. Pemerintah pusat kemudian mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi terhadap minyak goreng.
Menyikapi lonjakan harga bahan pokok yang terjadi, Anggota DPRD Kalteng, HM Sriosako mengatakan, pemerintah daerah saat ini perlu menyeimbangkan pendapatan atas kebutuhan masyarakat.
"Memang untuk minyak goreng ada penyeragaman harga, tapi yang naik ini pasti bukan hanya komoditas itu saja, semua pasti naik, jadi perlu ada upaya penyeimbang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah," ucapnya, Jumat, 11 Februari 2022.
Dia menjelaskan, upaya perimbangan yang dapat dilakukan yakni dengan menaikan honor atau gaji para pekerja atau buruh, hingga pegawai. Melalui upaya tersebut, dinilai dapat menyeimbangkan daya beli masyarakat sehingga dapat menggerakan roda perekonomian.
"Upaya perimbangan ini bisa dengan menaikan gaji untuk meningkatkan daya beli. Kalau tidak nanti roda perekonomian menjadi tidak stabil. Artinya tanpa daya beli masyarakat roda ekonomi tidak akan berjalan maksimal," terangnya.
--page
Sebelumnya, dalam upaya menyeimbangkan kebutuhan pasar Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing mendorong agar pemerintah menggelar operasi pasar. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah kebawah yang mengeluh atas kelangkaan bahan pokok, khususnya minyak goreng di swalayan dan ritel mart.
"Meski ada penyeragaman, tetapi harga minyak goreng masih berbeda, khususnya di pasar tradisional. Dengan operasi pasar diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat kurang mampu, terlebih lagi dimasa pandemi ini, yang mana perekonomian masyarakat masih belum pulih sepenuhnya," ujar Duwel. (DONNY D/B-7)
