BORNEONEWS, Palangka Raya - Saat ini beberapa bahan pokok terutama minyak goreng mengalami kenaikan harga hingga berimbas pada kelangkaan setelah pemerintah memberikan subsidi terhadap komoditas tersebut. Kelangkaan terjadi tidak hanya di Kalteng namun di Indonesia secara umum.
Menanggapi itu Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Fajar Hariady mengharapkan PBS yang ada khususnya di Kalteng dapat berperan membantu pemerintah mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi tersebut.
Menurutnya, Kalteng sebagai salah satu daerah dengan perkebunan sawit terbesar di Indonesia yang menjadi penyokong bahan baku minyak goreng pun terdampak atas kenaikan harga komoditas tersebut.
Disebutkannya, kontribusi yang bisa diberikan yaitu salah satunya dengan menyuplai domestic market obligation yang cukup bagi daerah. Sebab, PBS sudah diuntungkan dengan kenaikan harga CPO yang cukup tinggi.
"Untuk minyak goreng disuplai dari PBS saja, karena sudah lebih dari cukup. Bahkan masih banyak sisanya. Hal ini harus diatur, sehingga tidak menjadi alasan untuk menekan harga TBS. Sedangkan produksi dari petani rakyat biar untuk ekspor, sehingga mereka tetap dapat menikmati keuntungan dari kenaikan harga CPO," ujarnya, Selasa, 15 Februari 2022.
--page
Dirinya menilai langkah itu kuga dapat menjadi upaya perlindungan bagi masyarakat petani sawit yang juga mengalami berbagai kendala dalam mengembangkan perkebunannya. Sebab, para petani sawit masih dihadapkan dengan lonjakan harga pupuk yang hingga kini masih belum teratasi.
Dikatakannya, memang diperlukan kebijakan pemenuhan minimal kuota regional untuk bisa menjamin ketersediaan minyak goreng.
Menurut dia dengan mengambil langkah itu, keadaannya baik kenaikan maupun kelangkaan komoditas minyak goreng, dapat teratasi. Kebijakan ini juga agar bagaimana investor atau perusahaan dapat menunjukan kepada daerah mengenai kontribusinya.
"Kalau kebijakan pemenuhan minimal kuota regional ini dilakukan, maka keadaan sekarang bisa teratasi. Setelah itu baru silahkan saja melakukan ekspor. Dalam pelaksanaannya tentu harus ada komitmen antara pemerintah dan PBS," pungkasnya. (DONNY D/B-5)
