BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam rangka untuk menekan penipuan yang kerap terjadi selama ini, pemerintah diharapkan agar dapat memperluas layanan keuangan bagi masyarakat.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh mengatakan perluasan layanan tersebut dapat menjadi salah satu upaya mitigasi terhadap tindakan penipuan berbasis layanan keuangan yang kini modusnya kian berkembang seiring dengan pesatnya teknologi dan digitalisasi.
"Beberapa waktu lalu kan sempat gaduh karena investasi bodong, kemudian pinjaman online yang memakan banyak korban, terutama masyarakat menengah kebawah yang memang menjadi sasaran empuk para oknum ini. Kalau layanan keuangan ini semakin luas, maka ruang gerak jasa-saja ilegal ini pun semakin sempit," ujar dia, Kamis, 17 Februari 2022.
Dia menjelaskan, pemerintah dapat memperluas akses layanan keuangan masyarakat melalui koperasi, pembiayaan ultra mikro, kredit usaha rakyat atau layanan lainnya dengan suku bunga yang rendah.
"Dengan begitu makin banyak masyarakat yang terbantu. Tentunya dukungan dari perbankan juga harus ada disana," ujarnya.
--page
Di sisi lain, dirinya meminta agar pemerintah daerah bisa semakin aktif dan gencar dalam menyosialisasikan serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkali layanan keuangan ilegal melalui media baik itu elektronik, cetak, maupun online, termasuk juga media sosial.
"kejadian seperti ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali saja. Sudah sering kasus penipuan berkedok investasi, pinjol, atau sejenisnya itu terjadi di tengah masyarakat. Untuk mengantisipasi kejadian itu terus berulang, sosialisasi dan edukasi dari pemerintah perlu ditingkatkan," tegasnya. (DONNY D/B-5)
