BORNEONEWS, Palangka Raya - Tokoh Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, Abubakar meminta, pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam mengendalikan minyak goreng. Ia menilai adanya kelangkaan minyak goreng, karena ada oknum yang ingin mengambil keuntungan yang lebih besar.
"Indonesia menjadi salah satu negara penghasil Crude Palm Oil (CPO). Harusnya kita tidak kesulitan untuk persoalan minyak goreng," ungkapnya Minggu, 13 Maret 2022
Abubakar menuturkan pemerintah daerah harus lebih intens lagi dalam mengecek ketersediaan minyak goreng di pasaran, karena dari pemerintah pusat sendiri sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang harus dipatuhi oleh pihak destributor.
"Karena kita memiliki kewenangan dalam mengatur harga. Jadi saya rasa pemerintah harus memiliki kebijakan standar harga yang jelas," tuturnya.
Abubakar menilai pemerintah daerah perlu melakukan razia. Karena di beberapa daerah diduga ditemukan penimbunan minyak goreng. "Jika di Kalteng ditemukan kasus yang serupa.
"Saya harap pemerintah mampu menindak tegas dengan regulasi yang jelas supaya ada efek terhadap oknum yang mengambil untung besar,"tambahnya.
Jangan membiarkan persoalan minyak goreng ini terus berlarut-larut karena ini merugikan masyarakat. "Saya lihat kondisi saat ini. Hampir sama seperti masa dulu yang kondisi krisis. Padahal sebenarnya tidak. Pemerintah harus mampu menjembatani ke produsen minyak goreng,"timpalnya.
--page
Abubakar mengimbau masyarakat untuk menahan diri agar tidak memborong minyak goreng dipasaran. Berikan kesempatan kepada mereka yang benar-benar memerlukan.
"Beli minyak goreng secukupnya saja supaya tidak ada kelangkaan dipasaran,"pungkasnya. (APRIANDO/B-6)
