BORNEONEWS, Palangka Raya - Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID se-Kalimantan Tengah menyelenggarakan High Level Meeting atau HLM TPID pada Selasa, 29 Maret 2022 bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
Melalui rilis yang dikirimkan kepada Borneonews pada Rabu, 30 Maret 2022 malam oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalteng, menjelaskan bahwa HLM TPID ini dilaksanakan demi mempersiapkan strategi pengendalian inflasi selama bulan puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1443 H.
Rapat dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo, dan dihadiri secara hybrid yakni online dan offline oleh seluruh anggota TPID tingkat Kota/ Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, H Edy Pratowo menyampaikan perlunya TPID untuk terus melakukan pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan baik pada level konsumen maupun produsen/ pedagang.
Selain itu, Wakil Gubernur juga menekankan strategi pengendalian inflasi melalui pemanfaatan potensi yang ada yaitu reaktivitas pasar penyeimbang dengan inovasi pembayaran menggunakan Quick Response code Indonesian Standard (QRIS), memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran dan melakukan komunikasi kepada masyarakat agar berbelanja bijak selama bulan puasa Ramadhan hingga hari raya Idul Fitri 1443 H.
--page
"Saya mengimbau kepada pengusaha agar dapat memenuhi persediaan kebutuhan masyarakat dan mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah apabila terdapat kendala di lapangan," pinta Wakil Gubernur Kalteng ini.
HLM TPID juga diisi paparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yura Djalins yang menyampaikan komoditas penyumbang inflasi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri dalam tiga tahun terakhir antara lain angkutan udara, beras, daging ayam dan emas perhiasan.
Yura juga menyampaikan pemantauan mobilitas masyarakat Kalimantan Tengah pada Maret 2022, terdapat peningkatan dan di atas baseline (rata-rata pergerakan masyarakat pada periode 3 Januari s/d 6 Februari 2020).
"Meskipun dari sisi ekonomi peningkatan mobilitas akan berdampak positif dan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, namun pada sisi lain dapat mendorong kenaikan inflasi lebih lanjut, apabila tidak dilakukan antisipasi dengan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok yang mencukupi di masyarakat," kata Yura. (TESTI PRISCILLA/B-5)
