BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yura Djalins menyampaikan pemantauan mobilitas masyarakat Kalimantan Tengah pada Maret 2022 dalam kegiatan High Level Meeting atau HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID se-Kalimantan Tengah pada Selasa, 29 Maret 2022 bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
Melalui rilis yang dikirimkan kepada Borneonews pada Rabu, 30 Maret 2022 malam Yura menyampaikan bahwa terdapat peningkatan dan di atas baseline atau rata-rata pergerakan masyarakat pada periode 3 Januari sampai dengan 6 Februari 2020.
"Meskipun dari sisi ekonomi peningkatan mobilitas akan berdampak positif dan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, namun pada sisi lain dapat mendorong kenaikan inflasi lebih lanjut, apabila tidak dilakukan antisipasi dengan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok yang mencukupi di masyarakat," kata Yura dalam rilisnya.
Terlebih saat ini, lanjutnya, kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan pangan, disamping juga penerapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN oleh Pemerintah Pusat pada bulan April 2022 menjadi sebesar 11%.
"Untuk itu, dalam rangka mengsinergikan langkah pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H diperlukan sinergi seluruh TPID se-Kalimantan Tengah," tambahnya.
--page
Yura menyakini bahwa inflasi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H akan tetap dapat terkendali sesuai sasaran berdasarkan persiapan yang telah dan akan dilakukan oleh seluruh TPID Kota/ Kabupaten di Kalimantan Tengah, beserta dinas/ instansi terkait yang bersinergi dengan para pelaku usaha sejak awal bulan Maret 2022.
Selanjutnya dalam upaya pengendalian inflasi, Yura juga merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah pada jangka menengah dapat dilakukan integrasi sektor pertanian dengan sektor digital dalam rangka perluasan pemasaran untuk mendukung keterjangkauan harga. Sementara pada jangka panjang Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengkaji opsi stabilitas harga pangan melalui keterlibatan BUMD sebagaimana telah dilakukan pada beberapa daerah seperti Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. (TESTI PRISCILLA/B-5)
