BORNEONEWS, Kuala Kurun - Bupati Gunung Mas Jaya S Monong memaparkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam rapat koordinasi pengendalian (Rakordal) dan evaluasi realisasi pelaksanaan APBD Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas triwulan I tahun anggaran 2022.
"Salah satu yang ingin saya sampaikan untuk menjadi perhatian bersama yakni, pertama terkait berdasarkan Surat KEMENPANRB Nomor B/414/AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, bahwa nilai hasil evaluasi kinerja kita meningkat menjadi 63,09 dengan nilai tingkat Akuntabilitas Kinerja adalah B," ujarnya melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Bupati Efrensia L.P Umbing, Jumat, 8 April 2022.
Lebih lanjut dia menjelaskan, penilaian tersebut perlu diketahui bersama karena penilaian itu menunjukkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, serta tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
Selanjutnya, Jaya melalui Efrensia meminta agar pemahaman tentang akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah harus ditingkatkan. Apa yang direncanakan dan dianggarkan harus memikirkan capaian kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Renstra.
Kemudian, batas unggah persyaratan salur anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahap I Tahun 2022 pada OMSPAN paling lambat tanggal 21 Juli 2022. Kepala perangkat daerah pengampu DAK Fisik 2022 diminta dapat memperhatikan batas waktu tersebut agar pekerjaan dapat diakui pusat sebagai pekerjaan bersumber DAK. Ia minta segera mengantisipasi segala kemungkinan yang menyebabkan keterlambatan penyerapan.
--page
Jaya juga meminta kepada kepala perangkat daerah, harus dapat mengoptimalkan waktu yang ada. Apabila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, segera sampaikan kepada pimpinan berjenjang, monitoring kinerja ASN dalam kantor agar tidak menjadi salah satu kendala kinerja kantor secara keseluruhan.
"Hasil realisasi hingga Triwulan I ini, jadikan sebagai bahan evaluasi bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan," tukasnya. (RISKA YULYANA/B-7)
