BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pasca naiknya harga BBM khususnya pertamax, ternyata ada pergeseran penggunaan BBM. Masyarakat yang sebelumnya memakai Pertamax banyak yang beralih ke Pertalite, sehingga kuota pertalite harus ditambah.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Mukhtarudin. Sabtu 30 April 2022, dia melakukan reses dan turun langsung ke lapangan melihat dua SPBU di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.
"Setelah adanya kenaikan BBM khsusunya Pertamax dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.000 ternyata memang ada pergeseran pembeli dari Pertamax beralih ke Pertalite dan ini wajar, karena masyarakat mencari yang lebih efisien," kata Mukhtarudin, Minggu 1 Mei 2022.
Anggota Komisi VII DPR RI ini menyebut jika hal tersebut tentu sebagai bahan evaluasi untuk persiapan APBN 2023, karena Pertalite itu adalah bahan bakar minyak yang disubsidi. Subsidi ini kan dari APBN dan besaran subsidi itu harus dihitung untuk 2023 sehingga dia menilai perlu ada penambahan kuota pertalite, dari yang sekarang dinaikan 5 persen.
"Menurut saya kenapa harus dinaikan 5 persen, pertama karena adanya pergeseran perpindahan dari Pertamax ke Pertalite dan kedua mengimbangi pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai naik 5 persen," imbuhnya.
Artinya kalau pertumbuhan ekonomi naik, aktifitas ekonomi meningkat dan mobilitas tinggi, maka kebutuhan bahan bakar juga akan semakin tinggi. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan menghitung ulang terhadap besaran subsidi, khususnya BBM PSO baik Pertalite maupun Solar, dan termasuk gas LPG 3 Kg.
Kemudian hasil pantauan di SPBU khsusunya di Pangkalan Bun ketersediaan atau stok BBM khsusunya yang bersubsidi diprediksi aman untuk selama 21 hari ke depan. Artinya tidak ada kelangkaaan.
Untuk itu Anggota Banggar DPR Ri ini mengapresiasi kinerja Pertamina yang telah bekerja secara maksimal dan mampu menjalan penugasan dari negara khususnya dalam rangka mengamankan pasokan BBM bersubsidi untuk masyarakat. Di tengah keterbatasan yang dimiliki dengan naiknya harga minyak mentah dunia dan tentu membuat Cash Flow Pertamina juga tidak begitu bagus.
"Kita berharap Pertamina tetap bisa mensuplai secara maksimal kebutuhan masyarakat, karena ini adalah penugasan dari negara kepada Pertamaina kalaupun ada dinamika di lapangan tentu ini sebagai evaluasi," tuturnya.
Mukhtarudin menambahkan tidak kalah pentingnya terkait pemenuhan kebutuhan BBM Bersubsidi untuk masyarakat yaitu soal pengawasannya. Sebab, subsidi ini barang dalam pengawasan dan pendistribusian tidak sembarangan.
--page
Tak dipungkiri memang susah untuk mengontrolnya, karena BBM ini merupakan subsidi terbuka bukan tertutup. Tapi paling tidak ada upaya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunanya.
"Jangan sampai terjadi aksi pelangsir BBM Bersubsidi. Seperti yang pernah saya jumpai itu, dalam satu hari bisa 8-10 kali kendaraan yang sama mengambil minyak, jadi ini yang harus diantisipasi oleh SPBU, bila perlu dicatat kendaraannya," tegasnya.
Kemudian saat disinggung soal masih terlihatnya kendaraan yang tak layak atau kendaraan pelangsir yang beraktifitas di SPBU Pangkalan Bun, Mukhtarudin menyebut bahwa belum bisa memberikan komentar lebih jauh. Ia melihat memang ada indikasi pengetap.
"Memang ada indikasi pengetap, sehingga ini menjadi catatan kami dan itu menjadi tanggung jawab pengawas dari BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas) dan aparat terkait yang melakukan pengawasan terhadap barang bersubsidi," pungkasnya. (DANANG/B-6)
