KOTABARU-DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalsel meminta pemerintah pusat agar tetap memberikan kuota minyak tanah untuk warganya. Pasalnya, warga dianggap belum siap menerapkan konversi minyak tanah ke gas elpiji karena minimnya sarana transportasi dan distribusi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kotabaru Mukhni AF saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (31/12/2015).

“Saya setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut, namun dengan syarat harus terlebih dahulu dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya dan sebelum itu siap maka konversi lebih baik ditunda,” kata Mukhni.

Menurut Mukhni, secara pribadi ia tidak setuju jika konversi minyak tanah ke elpiji diterapkan di Kabupaten Kotabaru mengingat sarana pendukungnya siap. Pasalnya, jika kebijakan ini tetap diterapkan dan minyak tanah dihapus maka justru akan menyengsarakan masyarakat.

“Pemerintah harus memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat Kotabaru khususnya yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di kepulauan yang tidak dibarengi dengan fasilitas maupun infrastruktur yang memadai,” terang dia.

Ia menyontohkan masyarakat Pulau Sembilan dan Kecamatan Kepulauan sangat sulit mendapatkan bahan makanan dari ibukota Kabupaten Kotabaru. Pasalnya, saat musim angin barat, cuaca menjadi ekstrim dan gelombang tinggi.

“Apalagi untuk mendapatkan gas elpiji saat ini belum bisa diperoleh dari Kotabaru, tetapi masih harus mendatangkan dari Tanah Bumbu karena stasiun pengisian bahan bakar elpiji baru ada di daerah tersebut. Akibatnya, harga gas yang resminya kurang dari Rp20 ribu itu bisa menjadi berlipat-lipat ketika sampai di daerah kita,” tegas dia.

Menurut Mukhni, harga gas elpiji tiga kilogram harganya mencapai Rp70 ribu hingga Rp80 ribu. Sedangkan minyak tanah bersubsidi selama ini bisa diperoleh dengan mudah dan murah sudah tidak ada lagi karena dihapus oleh pemerintah.

“Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan terpencil (Pulau Laut Barat, Pulau Sembilan dan Kepulauan), saya berharap kepada pemerintah agar ada perlakukan khusus bagi Kotabaru terkait kebijakan konversi minyak tanah ke gas (elpiji),” pinta dia. (Ant-B-8)