GADUH soal isu reshuffle kabinet akhirnya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemilik hak prerogatif dalam penentuan para pembantunya, angkat bicara.

“Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak. Ini adalah hak prerogatif Presiden,” tegasnya, kepada wartawan usai bersepeda di arena car free day (CFD) Bogor, di depan gerbang Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (3/1/2015).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi kembali menyatakan bahwa dirinya enggan direcoki polemik sejenis itu. “Jangan ada yang mendesak-desak (soal reshuffle),” tandasnya.

Pengamat politik dari Universitas Lampung, Arizka Warganegara, juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak melakukan reshuflle gara-gara tekanan politik. Arizka meminta Presiden menggunakan indikator target dan evaluasi yang jelas dan terukur dalam menilai kinerja kabinetnya.

Arizka juga mengingatkan, agar Presiden mengingatkan para menterinya yang masih bermental seperti di luar pemerintahan. “Hal ini yang membuat saya menduga persepsi publik sedikit terganggu terhadap leadership Presiden Jokowi. Karena dianggap tidak mampu merapatkan barisan kabinetnya,” kata Arizka.

Adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Aziz Subekti, yang mengembuskan isu bakal masuknya kader PAN pada Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi, akhir tahun lalu. Ia mengklaim mendapatkan informasi valid dari lingkungan Istana tentang adanya perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Disebutkan, penggusuran menteri terjadi pada, pertama, kursi Menteri Perhubungan yang kini dijabat Ignasius Jonan. Ia disebut bakal digantikan oleh Taufik Kurniawan, kader PAN yang adalah Wakil Ketua DPR. Selain itu, posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dijabat kader Partai Nasdem, Siti Nurbaya, juga disebut bakal digusur oleh Asman Asnur, kader PAN di DPR.

Namun, Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, mengaku menyerahkan sepenuhnya hak pergantian kabinet kepada Presiden dan tak bermaksud mendiktenya. Sebagai anggota baru partai koalisi pendukung pemerintah, PAN memang belum mendapat jatah di Kabinet Kerja. (MI/ANT/B-10)