BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengamat kebijakan publik, Zaky Yopie menilai untuk mengatasi problem terkait aturan ekspor CPO perlu ada komunikasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia melihat persoalan ekspor CPO sawit yang menimbulkan problematik belakangan ini merupakan hasil keterlanjuran dari keputusan pemerintah pusat melarang ekspor CPO.
Diakuinya untuk regulasi ekspor merupakan kebijakan di sektor pusat. Tapi perlu dikomunikasikan dengan baik dengan daerah, sebab daerah termasuk Kalteng punya karakteristik sendiri.
“Bagaimana pola ekspornya, pengusahaannya, jadi hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pusat kedepannya,” ungkap Zaky.
Zaky menyampaikan dengan kondisi dan permasalahan yang berbeda disetiap daerah, pemerintah diharapkan bisa melihat kembali kebijakan yang ada. Sehingga, permasalahan yang timbul saat ini dapat menemukan jalan penyelesaian.
--page
“Pemerintah Pusat harus perbaiki, karena segala sesuatu itu harus dibawa dialog, pendekatan, dan jangan langsung disimpulkan. Dengan komunikasi yang baik dari pusat dan daerah, maka kebijakan yang dikeluarkan pun menjadi tidak prematur,” katanya.
Di sisi lain, lanjut dia, jika pemerintah tetap menerapkan kebijakan dengan persyaratan yang dinilai memberatkan, harus diambil jalan tengah yang dapat menyelamatkan banyak pihak, terutama para petani lokal.
Menurutnya, pelibatan pihak ketiga sebagai broker kebijakan menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah.
“Kebijakan model kontraksi seperti ini harus dikompromikan oleh mereka yang punya jaringan dan power baik ke pusat maupun daerah. Salah satu yang mumpuni untuk melakukan ini adalah anggota DPR di pusat,” sebutnya.
“Mereka bisa menjadi broker kebijakan dalam makna yang positif, untuk menjembatani permasalahan ini,” tambahnya. (HERMAWAN DP/B-5)
