BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Dampak terus menurunya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit membuat petani sawit mengeluh. Hal tersebut mendapat respon dari Anggota DPRD Kotawaringin Barat, dan meminta pemerintah daerah untuk segera menyikapi hal tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Kobar, Bambang Suherman meminta agar pemerintah daerah ikut turun, dan bisa menyampaikan masalah di lapangan ke Presiden maupun ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Pasalnya sejak adanya larangan ekspor CPO dan turunan kelapa sawit ini membuat harga TBS anjlok. Hal ini nampaknya setelah larangan eskpor dicabut juga tak mempengaruhi kenaikan harga TBS dan justru turun.
"Maka menyikapi hal ini Dinas terait harus sering melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Karena yang menentukan harha TBS ini adalah provinsi," kata Bambang Suherman.
Mengingat, persoalan harga TBS kelapa sawit ini juga sangat dikeluhkan banyak pihak. Ditambah lagi hampir 70 persen masyarakat Kobar ini memiliki kebun sawit. Bahkan sawit ini menjadi komoditi andalan masyarakat dibandingkan yang lain.
--page
"Maka masalah ini bisa menjadi besar, jika semakin lama harga TBS turun karena tak sesuai dengan harga pokok produksi," ujarnya.
Pasalnya, dilapangan sekarang harga TBS kelapa sawit Rp 1.200. benar juga di pabrik itu diterima dengan harga Rp 1.600 an. Namun untuk yang diterima di pabrik ini melalui Kontraktor yang memiliki SPK.
"Maka hal ini kedepan dampaknya juga menjadi besar. Sehingga kami meminta agar Pemkab Kobar segera ambil langkah dam sikap," tuturnya.
Jika perlu persoalan ini disampaikan ke Presiden maupun anggota DPR RI. Kebetulan anggota DPR RI dari Kobar juga ada, sehingga hal ini bisa dijadikan aspirasi ke pusat. Sehingga kedepan harga TBS bisa naik kembali dan para petani di Kobar secara ekonomi juga lebih meningkat kembali. (DANANG/B-11)
