BORNEONEWS, Nanga Bulik - Memperjuangkan pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah lebih proporsional, sejumlah Kabupaten Penghasil Sawit mengadakan pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut sejumlah kepala daerah menggagas sebuah wadah berbentuk asosiasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah penghasil sawit.
"Juga untuk menyamakan persepsi antar daerah penghasil sawit," ungkap Bupati Lamandau, Hendra Lesmana, Kamis 9 Juni 2022.
Sejumlah kepala daerah itu bersepakat membentuk Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Hal itu didasari terkait bagi hasil perkebunan yang sangat minim untuk daerah penghasil.
Selain itu persoalan kewajiban perusahaan untuk melakukan pembinaan plasma ke petani, masalah pelepasan lahan perusahaan perkebunan hingga 20% yang diambil dari perusahaan yang tidak mengurus HGU sebab menghindari BPHTPB ke kabupaten.
"Diperlukan sebuah asosiasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah penghasil sawit untuk menyamakan persepsi antar daerah penghasil sawit maka dibentuklah sebuah wadah yang disepakati yakni AKPSI," sebutnya.
--page
Menurutnya AKPSI adalah mitra strategis pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit.
"Sebagai salah satu Daerah penghasil sawit di kalimantan tengah, Kabupaten Lamandau ikut dalam menyumbangkan angka luasan kebun kelapa sawit di Kalimantan Tengah dengan luas kurang lebih 160 ribu hektare dengan jumlah 17 pabrik kelapa sawit," bebernya.
Namun dengan luasan kebun kelapa sawit di Kabupaten Lamandau belum mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang seimbang kepada daerah serta masih banyaknya permasalahan antara masyarakat dengan berbagai pihak dan perusahaan.
"Oleh sebab itu kepala daerah penghasil sawit mendirikan AKPSI, diharapkan adanya asosiasi yang baru dibentuk ini berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dapat dicarikan jalan keluarnya," harapnya.
Hendra menambahkan hal-hal yang harus disikapi dengan adanya perkebunan kelapa sawit seperti terkait dengan regulasi, pembinaan kepada petani, stabilitas rantai industri yang berpengaruh kepada harga sawit dan bagian yang diperoleh kabupaten.
"Apabila bisa dioptimalkan maka akan ada perubahan bagi penerimaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (HENDI NURFALAH/B-11)
