BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menekankan betapa pentingnya isu arus data lintas negara dibahas pada forum internasional G20.
"Mengapa kami memasukkan (isu) cross border data flow dan data free flow with trust itu di dalam agenda prioritas? Karena isu data itu begitu pentingnya. Data tidak saja data pribadi, data ini begitu luas," kata Johnny dalam wawancara khusus bersama redaksi ANTARA, dikutip Sabtu.
Menteri Johnny menilai isu data berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama, data ibarat minyak, memiliki nilai ekonomi yang besar.
"Oleh karena itu kita harus mengelola data dengan baik," kata Johnny.
Perihal kedua adalah data berkaitan dengan kedaulatan suatu negara. Ketiga, data bersifat geostrategis, bisa menentukan masa depan suatu negara.
"Untuk itu, maka data ini jangan sampai disimplifikasi terlalu sederhana padahal masalahnya sangat kompleks," kata Johnny.
Kompleksitas data terlihat dari ketiga isu yang disebutkan. Negara perlu mengelola data supaya bisa mendapatkan manfaat ekonomi sambil menjaga kedaulatan data dan sifat geostrategis data.
--page
Belum ada kesepakatan di dunia tentang arus data lintas batas negara sehingga pada Presidensi G20 Jepang, negara anggota menyepakati arus data yang terpercaya, data free flow with trust.
Data bergerak lintas batas negara sehingga perlu ada protokol yang tepat untuk menjadi acuan bagi negara anggota dalam tata kelola data.
Isu arus data lintas negara menjadi salah satu pembahasan prioritas pada Digital Economy Working Group (DEWG), bagian dari Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia.
Kominfo, selaku pengampu DEWG, menawarkan empat prinsip dasar data yang bisa dibahas dalam forum tersebut. Pertama, keabsahan (lawfulness) yaitu bahwa data yang bergerak lintas batas negara harus memenuhi syarat-syarat legal.
Kedua, prinsip keadilan, bahwa data yang bergerak harus memiliki unsur tersebut.
"Kita berbicara di G20 soal inklusivitas, semua mengambil bagian. Bukan soal kalah-menang, tapi, mengambil bagian dan manfaat bersama," kata Johnny.
Ketiga, pergerakan data memenuhi unsur transparansi. Johnny mencontohkan penerapan prinsip transparansi adalah ada persetujuan (consent) dari pemilik data pribadi dalam pengelolaan data.
Terakhir, pengelolaan data lintas batas ini bersifat resiprokal.
"Ini agenda atau prinsip-prinsip dasar yang kita bawa ke meja perundingan untuk kita bicarakan agar tata kelola di dunia ini bergerak satu tahap ke depan, mempunyai satu protokol yang memadai," kata Johnny.
Kominfo akan menggelar sidang ketiga DEWG pada Juli di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
ANTARA
