ANGGARAN Dana Desa (DD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) 2016 ber­tambah Rp22 miliar diban­ding tahun sebelumnya, yakni Rp44 miliar pada 2015 dan kini menjadi Rp66 miliar.

Dana sebesar itu menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Bartim Mahudi S Dalib, akan didistribusikan ke 100 desa yang tersebar di 10 kecamatan se-Bartim.

Setiap desa, kata Mahudi, pembagian dananya tidak rata. Perhitungan pembagian didasarkan atas indikator kinerja dan geografis (IKG) dan data statistik.

“Contohnya Desa Pelantau, wilayahnya sangat sulit di jangkau dan letaknya sa­ngat terpencil. Wajar apabila desa itu dapat dana lebih besar sesuai rumusan yang telah diperhitungkan, semisal dari biaya transportasi yang lebih mahal,” kata Mahudi, Jumat (8/1/2016).

Peningkatan Dana Desa, klaim Mahudi, karena peme­rintah daerah mengupayakan peningkatan pembangunan menyentuh hingga wilayah pelosok. Salah satunya melalui anggaran pendam­pingan yang dikucurkan melalui APBD Kabupaten dalam setiap tahunnya.

Sengketa dengan Kalsel

Di Bartim sendiri sebenar­nya ada 101 desa. Namun satu desa, yakni Desa Dambung, masih bersengketa dengan Kalsel. Karena itu, tersebut belum dianggarkan DD.

“Desa Dambung, Kecamatan Dusun Tengah statusnya tidak jelas. Berpolemik Kalsel,” bebernya.

Lantaran hal tersebut sambung Mahudi, pemerintah daerah tidak berani berspekulasi untuk mengucurkan dana itu lantaran dikhawatirkan bisa berakibat persoalan hukum dan administrasi.

“Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bartim belum berani berspekulasi untuk mengucurkan dana desa, karena bisa berdampak munculnya persoalan baru ke depanya,” pungkasnya kepada wartawan Borneonews, Amar Iswani. (AI/B-5)