BORNEONEWS, Palangka Raya - Legislator Kalteng, Maruadi meminta kepada pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota di Kalteng supaya dapat menata permukiman kumuh yang ada di daerah masing-masing.
Dia mengatakan, dalam upaya menata pemukiman kumuh ini pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta atau investor yang beroperasi di Kalteng. Sehingga, dalam prosesnya tidak hanya menggandalkan anggaran daerah semata.
"Swasta itu kan ada yang namanya program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk menata pemukiman kumuh yang ada di daerah. Jadi, tinggal bagaimana inplementasinya saja," kata dia, Jumat, 24 Juni 2022.
Dijelaskannya bahwa, penanganan pemukiman kumuh ini sudah menjadi tanggung jawab bersama guna untuk memberikan kenyamanan dan perhatian serta mensejahterakan masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.
Oleh karena itu, semua pihak baik pemerintah dan swasta memiliki peran atau andil masing-masing dalam menanganinya serta mengelolanya. Misal ada yang membuat taman, pagar, jempatan, gapura, jalan, dan hal-hal terkait pembenahan lainnya.
--page
"Sebagai contoh seperti di Surabaya. Pemerintah Kota di sana mengelola permukiman kumuh bekerjasama dengan pihak swasta. Jadi, pola itu kita harapkan bisa diimplementasikan di Kalteng oleh pemda masing-masing, sehingga tidak ada lagi pemukiman kumuh di wilayah provinsi ini," imbuhnya. (DONNY D/B-5)
