Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah susulan pada tanggal 27 Januari mendatang memerlukan antisipasi ekstra. Pasalnya, pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur yang ikut bersaing menuju kursi orang nomor satu dan dua se-Kalteng ini hanya dua paslon, yakni Sugianto Sabran-Habib Ismail dan Willy M Yoseph-Wahyudi K Anwar. Dengan hanya dua pasang, diyakini persaingan bakal lebih ketat.
“Malamnya setelah rakor di DPRD Kalteng itu, kami KPU se-Kalteng dikumpulkan KPU RI di gedung KPU Kalteng untuk konsolidasi. Husni meminta ekstra perhatian kepada Pilgub Kalteng ini, karena kompetisi dilaksanakan oleh dua paslon saja yang biasanya berlangsung ketat, sehingga ekstra antisipasi juga,” tutur Komisioner KPU Kalteng Wawan kepada Borneonews, Sabtu (09/1/2016) malam.
Selanjutnya, sambung Wawan, Husni juga meminta agar menggiatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di semua level baik provinsi maupun kabupaten kota, terutama mengajak tokoh agama dan tokoh daerah lainnya untuk ikut menyosialisasikan hari penyelenggaraan Pilgub yang sudah diputuskan 27 Januari 2016.
“Semua minta dikomunikasikan terutama berkaitan keamanan. Kedua, adalah diminta perhatian pada distribusi surat pemberitahuan C6 supaya aman bisa sampai ke pemilih,” tambahnya.
Pergub libur coblosan
Sementara itu, pelaksanaan hari-H coblosan memerlukan payung hukum untuk libur bersama. Jika pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 lalu menggunakan keputusan presiden (keppres), maka libur saat hari-H coblosan menggunakan peraturan gubernur (pergub).
“Karena Kalteng ini tidak ikut Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015, maka peliburannya adalah kewenangan penjabat gubernur. Perlu pergub untuk peliburan tersebut,” ungkap Husni pada acara rakor KPU se-Kalteng, beberapa waktu lalu.
Menurut Husni, hari-H coblosan yang merupakan hari libur bukannya tanpa dasar, melainkan terdapat aturannya. Hari pemungutan suara ditetapkan pada hari libur atau diliburkan. Ia berharap, pelaksanaan pemungutan di Pilgub Kalteng pada Rabu (27/1) mendatang berjalan dengan baik.
“Sebab penundaan pemungutan saat ini telah memboroskan anggaran Rp22,3 miliar dibanding seandainya ikut pada pada jadwal semula.” (RZ/B-12)
