KETUA Dewan Penasihat Partai Golkar, Akbar Tanjung, menyebut usulan Musyawarah Nasional (Munas) merupakan solusi atas dualisme kepengurusan Golkar yang berlarut-larut itu.

“Usulan Munas bersama ini hanya tawaran solusi saja antardua kubu yang berkonflik. Tentunya ini menjadi kekhawatiran suara Golkar akan kembali anjlok menghadapi pilkada nanti,” ujar Akbar, usai menghadiri pelantikan pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islmam (KAHMI) Makassar, Minggu (10/1/2016).

Menurut dia, perolehan suara pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 yang sangat turun menjadi pengalaman, selain itu kestabilan kepengurusan partai menjadi tidak goyah sehingga mempengaruhi organisasi.

Selain itu, dirinya juga menyayangkan adanya pertemuan konsolidasi yang difasilitasi Aburizal Bakrie (ARB). Pertemuan itu menghadirkan pengurus DPD I provinsi se-Indonesia di Bali, Senin (4/1/2015) lalu. Hasilnya, pertemuan menyepakati tidak ada lagi Munas bersama atau Musdalub karena SK Munas Ancol telah dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Meski mereka menyepakati tidak ada Munas hingga 2019, tapi masalahnya Golkar tetap akan ikut agenda politik nanti dan sudah dipastikan ada kepentingan mengikuti Pilkada 2017 nanti,” paparnya.

Akbar menegaskan, bersama tokoh Golkar senior lainnya seperti BJ Habibie dan Muladi, dirinya telah merekomendasikan Munas bersama sebagai upaya rekonsiliasi kubu ARB dan kubu Agung Laksono.

“Pesan yang saya tangkap adalah Pak Habibie mencoba menyelesaikan masalah ini melalui Munas bersama sebagai jalan terbaik, tapi apakah itu diterima DPP atau tidak tergantung mereka memutuskan,” ujar mantan Ketua Umum Golkar itu.

Di tempat terpisah, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan sebaiknya kedua kubu yang bertikai sama-sama mendorong Mahkamah Partai Golkar untuk menyatukan kedua kubu yang tengah bertikai.

“Ada baiknya kedua belah pihak mendorong Mahkamah Partai menyatukan dua kubu untuk membuat keputusan yang dari sisi hukum tata negara bisa diterima,” kata Refly, dalam Forum Silaturahmi Kader Partai Golkar Seluruh Indonesia di kediaman Agung Laksono di Jakarta, Minggu (10/1/2015). (ANT/B-10)