BORNEONEWS, Kuala Kurun - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Gunung Mas memberikan tanggapan atas pidato pembuka Bupati Gunung Mas Jaya S Monong terkait Rancangan peraturan Daerah (Raperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2021.
"Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Gunung Mas sepakat dan setuju agar raperda tersebut dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan jadwal yang disepakati," ujar juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Gunung Mas Cici Susilawati.
Selanjutnya Cici juga menjelaskan terkait saran dan masukkan dari fraksinya. Pihaknya menyarankan bahwa penilaian laporan yang disampaikan bukan hanya secara administrasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI saja, tetapi Fraksi Partai Demokrat menilai serta mencermati hasil dari anggaran yang sudah dilaksanakan bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, menurut pandangan fraksinya, masih banyak program dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing yang membacakan tanggapan Bupati Gunung Mas Jaya S Monong terhadap saran dari Fraksi Partai Demokrat DPRD setempat memaparkan terkait kinerja pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 dan 2021.
--page
Dari data tersebut disebutkan bahwa tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami perkembangan tidak baik. Tepatnya untuk tingkat kemiskinan Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 mencapai 4,75 dan di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 5,35. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 yakni 2,49 dan di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,11.
"Untuk itu kami bertekad guna bisa lebih baik lagi pada tahun 2023, dan kami mohon dukungan juga dari Dewan yang terhormat untuk kita mengawal bersama proses perencanaan penganggaran dan pembangunannya," tukas Efrensia. (RISKA YULYANA/B-5)
