BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Henry M Yoseph meminta alokasi dana pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pemukiman di Kalteng pada 2023 sebesar Rp1,5 triliun, tepat sasaran.
"Kami minta pemerintah provinsi, terkhusus organisasi perangkat daerah terkait, agar membuat program dan kegiatan di bidang infrastruktur jembatan dan jalan serta pemukiman yang tepat sasaran, merata serta berkeadilan di 13 kabupaten dan 1 kota," katanya di Palangka Raya, Kalteng, Jumat.
Menurut dia, dari anggaran Rp1,5 triliun, sebanyak Rp1 triliun untuk program infrastruktur jalan dan jembatan, sedangkan Rp500 miliar untuk pemukiman.
Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi infrastruktur, kata dia, memberikan kebebasan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng, untuk menyusun program dan kegiatan sesuai kebutuhan maupun visi dan misi daerah kepala daerah.
"Meski begitu, program yang disusun harus tetap mengedepankan dan memperhatikan pemerataan di seluruh kabupaten/kota, terkhusus pelosok-pelosok. Dengan begitu, program dan kegiatan yang dilaksanakan pemprov, bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini," katanya.
--page
Hendry mengatakan pembangunan infrastruktur yang merata akan membuka keterisolasian serta membuka peluang bagi investor masuk ke seluruh wilayah di Kalteng.
Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya ini, selain penguatan bidang infrastruktur dan pemukiman, juga perlu dilakukan penguatan sektor perhubungan khususnya rambu-rambu jalan, jembatan timbang serta penguatan sumber daya manusia (SDM).
"Rambu jalan, memaksimalkan fungsi jembatan timbang sebagai fungsi kontrol dan pengawasan angkutan juga sangat penting. Termasuk penguatan SDM, berupa pelatihan bagi tenaga kerja lokal, agar memiliki skil yang siap bersaing di dunia usaha dan dunia kerja nyata," kata Hendry, yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya dua periode itu.
ANTARA
