KUALA KURUN –

BORNEONEWS, Kuala Kurun - Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Untung Jaya Bangas mendukung  digelarnya aksi damai dan blokade Jalan yang dilaksanakan oleh  Aliansi Masyarakat Gunung Mas (AMGM) di Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya pada Senin 18 Juli 2022.

"Saya sebagai wakil rakyat sangat mendukung aksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Pasalnya hingga saat ini masih ada truk besar dari Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang masih melewati jalan Palangka Raya - Kuala Kurun," ujarnya. 

Kata Untung, saat penandatanganan kesepakatan antara masyarakat dan Bupati pada Januari 2022 lalu, salah satu isinya yakni terkait pembatasan berat dan ukuran kendaraan yang akan melalui jalur Palangka Raya-Kuala Kurun harus mengacu pada UU RI No. 22 tahun 2009 dan Perda Provinsi Kalteng No.7 tahun 2012.

Namun karena hingga saat ini masih banyak truk beroda 10 dan bermuatan banyak masih melintas, masyarakat akhirnya turun ke jalan menggelar aksi blokade jalan di Hari Senin 18 Juli 2022.

Untung melanjutkan, jalan rusak akibat truk bermuatan besar melintas itu juga membuat jalan menjadi berdebu yang mana hal tersebut kurang baik untuk kesehatan masyarakat setempat. 

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gunung Mas ini juga menyayangkan pihak-pihak terkait seperti Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, komisi III, IV, VII DPR RI dan lainnya tidak menanggapi dengan baik surat dari Aliansi Masyarakat Gunung Mas (AMGM) terkait permasalahan tersebut. 

--page

"Terkait permasalahan yang ada, PBS telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan jalan umum dan melanggar Amdal yang dibuat ketika mengajukan izin," tukas Untung. 

Perlu diketahui, hari ini Senin 18 Juli 2022 masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gunung Mas (AMGM) bersama sejumlah Ormas menggelar aksi damai dan blokade jalan di Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya. 

Aksi ini merupakan tindak lanjut dari konferensi pers yang digelar oleh AMGM pada Kamis 5 Juli 2022 terkait evaluasi kesepakatan perbaikan jalan Palangka Raya - Kuala Kurun dengan Bupati di Bulan Januari 2022 lalu.(RISKA YULYANA/B-6)