EMPAT guru honorer di SD Negeri 1 Natai Kerbau, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, ternyata hanya menerima gaji Rp700 ribu per bulan.
Meski begitu, empat guru honorer dari delapan guru di sekolah itu tetap semangat mengajar 170 murid. “Sebetulnya ingin ada tambahan gaji, soalnya Rp700 ribu sebulan itu tidak cukup untuk kebutuhan operasional dan kebutuhan sehari-hari,” ungkap Lestari, guru honorer yang mengajar murid kelas V ini di ruang guru di SDN 1 Natei Karbau, Rabu (13/1/2016).
Guru yang mulai mengajar di sekolah perintis sejak Mei 2009 lalu ini berharap, pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi dapat memperhatikan kesejahteraan guru7 honorer.
Senada dengan itu, Munawaroh yang mengajar murid kelas II sejak 2012 lalu berharap ada celah untuk dirinya untuk mendapatkan gaji tambahan dari pemerintah.
Karena berharap bantuan dari perusahaan swasta terdekat sampai saat ini belum ada bantuan sama sekali. “Kepala sekolah saya sudah sering mengusulkan ke perusahaan swasta tapi katanya tidak pernah ada hasilnya,” kata dia.
Dana BOS
Sementara itu, Kepala SDN 1 Natai Kerbau, Sugito mengatakan, gaji yang dianggarkan untuk empat tenaga honorer itu berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yakni, sebanyak 15%. “Dari BOS sekitar Rp360 per bulan untuk satu orang dan tambahan lainnya gotong royong dari para orang tua murid dan terhimpun sekitar Rp300 lebih per orang setiap bulannya,” kata Sugito di ruang kerjanya.
Menanggapi gaji honorer yang minim, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kobar, Agus Basrawiyanta menjelaskan, sebetulnya ada dana tambahan dari pemerintah daerah berupa Dana BOS Pendamping (BOSDA) yang digelontorkan melalui APBD Kobar. Namun ada beberapa kriteria sekolah yang mendapatkan BOSDA ini.
“Jika gaji dari BOS sebesar 15 persen masih kurang, kami masih bisa memberikan bantuan dari dana BOSDA sebesar Rp15 juta untuk tiap sekolah,” terangnya.
Ia menambahkan, jika ada sekolah yang belum terdata untuk mendapatkan bantuan BOSDA, bisa segera mengusulkan. “Kita lihat kriterianya, ada berapa jumlah tenaga honor, siswa dan sekolahnya masuk lokasi terpencil atau tidak,” ungkap Agus melalui sambungan telepon kepada Borneonews, Rabu (13/1/2016). (CP/B-2)
