BORNEONEWS, Kuala Pembuang – Beberapa hal penting disampaikan Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Yulhaidir saat Munas 1 dan Pengukuhan Pengurus AKPSI masa bakti 2022-2027 di Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2022 lalu.
Di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua AKPSI Yulhaidir berharap pemerintah pusat bisa membantu pihaknya untuk memperjuangkan hak plasma bagi masyarakat.
“Kami mohon kepada pemerintah pusat bisa membantu kami agar Perusahaan Besar Swasta (PBS) kelapa sawit itu bisa sepenuhnya merealisasikan kewajiban mereka terkait plasma 20 persen untuk masyarakat,” kata Yulhaidir
Menurut Bupati Seruyan, hingga sekarang masih ada PBS-KS yang belum memenuhi kewajiban mereka terkait realisasi lahan plasma 20 persen tersebut.
“Memperjuangkan hak plasma bagi masyarakat merupakan salah satu aspirasi yang kami bawa di AKPSI agar dapat di realisasikan,” ungkapnya.
--page
Dijelaskan, baik itu lahan yang masih dalam proses ataupun sudah pelepasan kawasan maupun Hak Guna Usaha (HGU) agar dapat memberikan 20 persen plasma tersebut kepada masyarakat.
“Karena pada proses tersebut PBS-KS sudah melakukan aktivitas artinya sudah menghasilkan uang," jelasnya.
Ia berharap, Mendagri dapat membantu memperjuangkan plasma untuk masyarakat, baik untuk perusahaan yang sudah pelepasan kawasan, masih dalam proses pelepasan kawasan maupun HGU agar dapat merealisasikan kewajibannya kepada masyarakat. (FAHRUL/B-7)
