ANGGOTA Komisi D DPRD Kalteng, Jimin menyayangkan penanganan banjir di Ibukota Kalteng yang tiap tahun tidak pernah kelihatan tuntas. Sebab selalu saja genangan ada beberapa titik tertentu saja pasca banjir melanda.
Ia menuding tidak adanya kordinasi yang baik antara pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng dan pemerintah kota (Pemkot) Palangka Raya untuk membereskannya.
Jimin pun berulangkali menyebut jika telah banyak anggaran dikucurkan dari Pemprov untuk Pemkot berupa bantuan proyek pengerjaan fasilitas umum. Sejumlah proyek infrastruktur tersebut antara lain untuk perbaikan drainase.
Hal ini tentu berkebalikan dengan pernyataan Pemkot Palangka Raya yang diungkapkan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio. Menurut Mofit, tahun lalu sudah pernah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalteng.
Namun, saat tahun 2015 infrastruktur itu tidak juga dikerjakan sehingga ‘penyakit’ itu kembali muncul, sehingga ia menilai Dinas PU Kalteng-lah yang tidak konsisten menganggarkan dan melaksanakan.
Dari pihak DPRD Kota Palang Raya, Nenie Adriati Lambung juga mengungkapkan jika kewenangan membangun saluran primer dan sekunder adalah kewajiban atau kewenangan provinsi. Pemkot tidak bisa melakukan perbaikan kecuali yang saluran tersier saja.
“Banyak saja itu program infrastruktur untuk Kota Palangka Raya ini, saya saja sampe cemburu kok melihat banyaknya, dibandingkan daerah lainnya. Itu un tuk infrastruktur termasuk perbaikan drainase, termasuk di Tilung itu juga ada proyeknya. Kalau Pemkot gak ngaku kalau dapat bantuan ya sudah, yang penting kordinasi dulu dengan Dinas PU Provinsi Kalteng,” tukasnya saat dibincangi Borneonews, Kamis (14/1/2016).
Ia juga menyebut diantaranya proyek drainase Tilung dan Jalan Tjilik Riwut Km 4. Meskipun faktanya masih saja kondisinya sama dengan tahun lalu, yaitu genangan air di saat hujan deras karena saluran pembuangan tidak jelas muaranya. “Itu airnya dilarikan kemana kan gak jelas, makanya seperti itu terus,” pungkasnya.
Rekan Jimin di Komisi D, Heriansyah, bahkan menyebutkan, setidaknya ada sekitar 60 paket berupa proyek infrastruktur di Kota Cantik ini. Senada dengan Jimin, ia mengungkapkan cemburunya kabupaten lain yang kebagian jatah tak sebanyak di Kota Palangka Raya.
“Hampir 60 paket loh, itu belum yang proyek cipta karya, perbaikan jalan, belum lagi urusan taman itu hampir Rp5 miliar untuk pemeliharaannya saja. Wakil rakyat yang dari daerah pemilihan (Dapil) lain saja iri, kenapa banyak paket provinsi ada di kota ini,” tutur dia. (RZ/B-12)
