BORNEONEWS, Sampit - Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono, meminta agar Direktur Pertamina lebih bijak dalam melakukan kajian terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite.
"Harusnya Pertamina lebih bijak dalam melakukan kajian terhadap harga BBM pertalite. Sebelum menentukan harga, agar tidak mencari alasan nantinya untuk melakukan pembohongan publik," ujar Bambang, Rabu 3 Agustus 2022.
Hal tersebut diungkapkannya, karena di sejumlah negara, harga BBM jenis tersebut lebih murah di bandingkan di Indonesia. Bahkan dengan kualitas yang lebih tinggi.
"Saya sudah cek langsung ke luar negeri, seperti di Malaysia, harga BBM subsidi di negara tersebut lebih rendah dari harga BBM subsidi di Indonesia," kata Bambang.
Dia sangat menyayangkan bahwa beberapa waktu lalu, pihak Pertamina sempat menyebutkan subsidi harga BBM petrol 95 (oktan 95) yang ada di Malaysia jauh lebih besar dari subsidi harga BBM pertalite oktan 90 yang ada di Indonesia.
Namun kenyataannya setelah di cek di negara tersebut, harga petrol 95 yang oktannya setara dengan pertamax plus sebesar 2,05 ringgit dengan kurs ringgit 3.339 atau setara dengan Rp 6.844.
Subsidi dari petrol 95 di Malaysia sebesar 0,45 ringgit atau setara dengan Rp1.502. Sehingga, harga tanpa subsidi di negara itu yakni 2,5 ringgit atau setara dengan Rp 8.347 rupiah.
Sementara, harga pertalite yang dikatakan Pertamina per Juli 2022 lalu. Yakni Rp 17.200 per liter bila tanpa subsidi. Namun karena Pertamina mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk pertalite sebesar Rp 9.550/liter, sehingga harga ditetapkan yakni Rp 7.650 rupiah per liter.
"Harga tersebut masih jauh lebih mahal dari harga petrol 95 di Malaysia. Sehingga jelas subsidi di Malaysia jauh lebih kecil dari pada subsidi BBM yang ada di Indonesia," kata Bambang.
Begitu juga dengan kualitas BBM, petrol 95 di Malaysia memiliki oktan 95, dengan pertalite di Indonesia hanya memiliki oktan 90. Sehingga memiliki selisih 5 oktan. Padahal penurunan per 1 oktan rupiahnya sangat besar.
"Misalnya petrol 97 yang mempunyai oktan 97 harga tanpa subsidi adalah 4,55 ringgit atau setara dengan Rp 15.192. Sedangkan petrol 95 yang mempunyai oktan 95 tanpa subsidi adalah 2,5 ringgit atau setara dengan Rp 8.347. Sehingga beda 2 oktan saja sebesar 2,05 ringgit atau setara dengan Rp 6.844. Berapa tuh rupiahnya kalau perbedaannya 5 oktan," tanya Bambang.
Dirinya berharap, Direktur Pertamina bisa lebih bijak dan melakukan kajian dengan teliti, sebelum menetapkan harga BBM. Jangan sampai, hanya karena ingin menaikkan harga BBM, malah melakukan pembohongan publik.
"Jika membandingkan dengan Malaysia, dan di Indonesia mendapatkan subsidi pemerintah yang sangat besar. Maka tentunya pertalite di Indonesia akan lebih murah, bahkan bisa saja gratis," terang Bambang.
Ditambahkan Bambang, ada kejadian yang menarik di Malaysia. Yakni harga produk dari shell company yaitu shell v power oktan 95 sama dengan harga petrol 95 sebesar 2,05 ringgit atau setara dengan Rp 6.844.
--page
Bila tanpa subsidi dari pemerintah, shell di Malaysia dijual dengan harga 2,5 ringgit atau setara dengan Rp 8.347. Tetapi harga shell di Indonesia untuk shell oktan 95 yaitu shell v power yakni Rp 18.300. Sehingga, jauh lebih mahal dari shell v power petrol 95 yang dijual di negara tetangga.
"Melihat dari hal tersebut, tentu sangat merugikan masyarakat. Apalagi harga tersebut juga di tetapkan oleh Kementerian ESDM KEPMEN No. 62 K/12/MEM/2020. Sehingga apakah Kementerian ESDM ikut terlibat dalam penentuan harga yang merugikan masyarakat," kata Bambang.
BBM merupakan komoditas yang sangat vital. Karena menguasai hajat hidup orang banyak. Maka sudah seharusnya Presiden RI bersama DPR ikut terlibat untuk menghadapkan ketiga lembaga di atas dengan, Komisi Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen serta Yayasan Lembaga Konsumen.
Karena jika dibiarkan terus menerus, dikhawatirkan akan membawa dampak ekonomi yang demikian luas dan tentu mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi. Karena Bambang beranggapan bahwa anggaran APBN yang diberikan pertamina sebagai subsidi adalah tidak wajar.
Dirinya berharap, Kementerian Keuangan bersama BPK, dan KPK harus segera turun menyelesaikan permasalahan tersebut. Bila perlu independen masyarakat ikut terlibat mengaudit kebenaran harga pertalite agar masyarakat tidak dibohongi dan dirugikan. (MUHAMMAD HAMIM/B-6)
