BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam rangka mengantisipasi bencama alam seperti banjir yang kerap terjadi, Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon meminta pemda melalui dinas terkait agar dapat menggencarkan program reboisasi hutan.
Menurutnya salah satu penyebab banjir yang sering terjadi di Kalteng ini selain akibat itensitas hujan tinggi juga dikarenakan daerah resepan air atau hutan banyak yang sudah dialih fungsikan untuk wilayah perkebunan seperti halnya sawit.
"Itu tidak bisa kita pungkiri, contohnya seperti di Kabupaten Katingan saja tidak ada lagi kita melihat wilayah hutan dengan kayu besar-besar disana, semuanya hanya kebun sawit saja. Ini penting diperhatikan agar program reboisasi digencarkan oleh pemda khususnya Dinas Kehutanan," ujar Sengkon, Kamis, 11 Agustus 2022.
Sengkon mengatakan reboisasi hutan sangat perlu dilakukan secara berkesinambungan di wilayah Kalteng agar fungsi hutan sebagai resapan air bisa dikembalikan. Ini sudah menjadi tugas Dinas Kehutanan terutama provinsi, sebab itu menjadi kewenangan yang harus di laksanakan dengan maksimal.
"Karena di dinas kehutan itu kan ada program reboisasi, masing-masing punya tanggung jawab walaupun kewenangan yang dari kabupaten/kota ditarik ke provinsi baik dari segi anggaran, harapan kita supaya pemda serius melaksanakan program reboisasi ini," tuturnya.
Selain itu dia meminta agar ada tindakan tegas dari pemda untuk perusahaan-perusahaan yang mengabaikan kewajiban reboisasi atau reklamasi lahan bekas beroperasi baik pertambangan maupun perkebunan di wilayah provinsi ini.
Pasalnya, apabila hal itu tidak ditangani maka akan merugikan daerah maupun masyarakat seperti menimbulkan dampak bencana alam baik banjir, tanah longsor, dan lain-lain. "Harus ada tindakan tegas agar peusahaan menunaikan kewajibannya, jangan sampai ini dibiarkan, karena dapat merugikan," pungkasnya. (DONNY D/B-11)
