KELEBIHAN honorer di satu tempat, sementara kekurangan di instansi lain di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya pernah menjadi persoalan serius. Sebab, hal itu mengindikasikan peta kebutuhan pegawai di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih belum terdata dengan baik.
Terkait hal ini, Wali Kota Palangka Raya Riban Satia pernah mewacanakan agar honorer yang berlebih di suatu instansi didik menjadi tenaga satuan pengamanan (Satpam).
Hal ini dilakukan, menurut Riban, diperlukan untuk memberdayakan tenaga kontrak tersebut agar tidak hanya besar secara jumlah tetapi minim fungsi.
Apalagi jika menumpuk di SKPD tertentu sehingga tidak produktif. Riban pun tidak hanya berwacana memindah beberapa honorer, tetapi juga menggagas bakal mendidik mereka ilmu Satpam meski bertahap.
Setelah dilatih, lalu ditempatkan menyebar ke sejumlah SKPD dengan tugas mengamankan aset daerah yang dimiliki.
Wacana itu pun diingat pula oleh anggota DPRD Kota Palangka Raya. Salah satunya Riduanto, ia meminta agar Pemkot memiliki tenaga pengamanan yang memadai guna ditempatkan di instansi pemerintah.
Menurutnya, penting menempatkan satpam tiap SKPD demi keamanan yang baik.
“Idealnya ada Satpam yang terdidik, untuk berjaga ditiap SKPD. Sebab kalau mengharapkan Satpol PP saja tidak cukup mengover semua instansi,” ungkap politisi yang duduk di Komisi A itu pekan lalu.
Hal-hal yang tidak diinginkan sehingga perlu pengamamanan adalah antara lain kerawanan kebakaran kantor akibat kelalaian pegawai atau sebab lain, pengamanan dari pencurian berkas penting dan aset tertentu, serta kebutuhan penjagaan gedung lainnya.
Ia mengingatkan peristiwa kebakaran kantor yang pernah dialami Pemkot, juga adanya kemalingan di sejumlah SKPD.
(RZ/B-12)
