BORNEONEWS, Palangka Raya – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur dan bupati serta wali kota menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Hal itu Rapat Koordinasi Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid yang diikuti oleh Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Saring.
“Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berdasarkan Kepmendagri Nomor 500.05-8135 tanggal 2 Oktober 2017,” tutur Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid seperti dikutip dari MMC Kalteng, Selasa 23 Agustus 2022.
Disampaikannya tugas TPID provinsi diantaranya melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat provinsi.
Selain itu menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional.
Termasuk juga memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi, melakukan koordinasi dengan TPIP dan TPID kabupaten/kota serta melakukan langkah lainnya dalam penyelesaian hambatan/permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
Sementara itu tugas TPID kabupaten/kota adalah melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat kabupaten/kota.
Selain itu menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional, memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota.
--page
Kemudian melakukan koordinasi dengan TPIP dan TPID provinsi serta melakukan langkah lainnya dalam penyelesaian hambatan/permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
Turut hadir dalam rakor tersebut ada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Saring, beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait dan Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalteng Maghfu. (HERMAWAN DP/B-6)
